HARIANHALMAHERA.COM– Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Pemkab Halmahera Utara (Halut) berkomitmen memperkuat peran perempuan di tingkat akar rumput. Sikap itu telah diwujudkan lewat kegiatan Musyawarah Besar (Mubes) memperkuat suara dan kepemimpinan PEKKA serta perempuan marginal untuk kesetaraan dan keadilan.
Kegiatan yang berlangsung di ruang Fredy Tjandua (FTJ) lantai II Kantor Bupati Halut, Kamis (16/10) itu, tampak ikut hadir Sekretaris DP3AKB Halut, Yulius Garu, Koordinator Pendidikan PEKKA Jakarta, Firta Nurcita Awali, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Perempuan, Nortje D. Gardjalay serta perwakilan ibu-ibu dari enam Kecamatan yakni Malifut, Kao, Galela, Galela Selatan, Galela Utara dan Galela Barat.
Dalam sambutannya, Sekretaris DP3AKB, Yulius Garu, menyampaikan bahwa gerakan PEKKA adalah bentuk nyata dari pemberdayaan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga dan tentunya kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi para Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) untuk memperkuat organisasi dan memperluas gerakan kesetaraan gender di Kabupaten Halut.
“PEKKA adalah gerakan yang menegaskan bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin dalam keluarga. Ada yang menjadi kepala keluarga karena suaminya meninggal, sakit, atau merantau, bahkan ada yang tetap menjalankan tanggung jawab keluarga meski rumah tangganya utuh,”katanya.
Sekertasi DP3AKB pun berharap agar para peserta mampu menyerap materi kegiatan dan mengimplementasikannya di lingkungan masing-masing. “Perempuan harus berdaya, berani, dan setara. Kita ingin perempuan di Halmahera Utara menjadi pelopor perubahan sosial yang inspiratif,”ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Pendidikan PEKKA Jakarta, Firta Nurcita Awali, menuturkan bahwa hingga saat ini gerakan PEKKA telah berkembang di 27 provinsi di Indonesia dengan total 44.482 anggota aktif dan 74 serikat perempuan kepala keluarga.
“PEKKA hadir untuk memperjuangkan martabat dan kemandirian perempuan kepala keluarga. Kami ingin perempuan mampu berdiri sejajar dengan laki-laki, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik,”tuturnya.
Firta menambahkan, Kabupaten Halut memiliki peran penting dalam sejarah PEKKA nasional, karena menjadi Kabupaten pertama di Maluku Utara yang memulai gerakan tersebut sejak tahun 2003. Kini terdapat 39 kelompok PEKKA aktif yang tersebar di enam kecamatan di Halut.
Musyawarah Besar PEKKA sendiri menurutnya, juga menjadi ajang strategis untuk memilih kepengurusan baru periode 2025–2030 yang akan membawa arah gerakan PEKKA Halut menuju masa depan yang lebih mandiri dan inklusif.
“Kita ingin perempuan kepala keluarga di Halut tidak hanya berjuang untuk keluarganya, tetapi juga menjadi agen perubahan di masyarakat. Inilah semangat kesetaraan dan keadilan yang ingin kita bangun,”ungkapnya.(red)
