komisi I DPRD Halut meminta Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk mengkaji kembali kebijakan pembentukan pangkalan induk bahan bakar minyak jenis minyak tanah (BBMT). Pasalnya, kehadiran pangkalan induk tersebut tidak membuat distribusi minyak lancar justru menuai banyak masalah hingga berujung pada aksi protes pengusaha minyak.
Sekertaris komisi I DPRD Halut, Yusril Bailussy, mengatakan, pembentukan pangkalan induk BBMT sebelumnya dipastikan berdampak manfaat, namun kenyataan menimbulkan banyak masalah di lapangan, salah satunya pendistribusian BBMT ke pangkalan Desa tidak lancar, bahkan ada dugaan terjadi penyalahguaan hingga membuat pengusaha minyak melakukan aksi unjuk rasa. “Soal pangkalan induk, kami komisi I DPRD minta Pemda Halut untuk bisa menjelaskan skema pangkalan induk. Apakah lebih baik dari pangkalan di setiap Desa atau justeru lebih buruk, karena beresiko pada harga minyak yang kian tinggi ketika sampai ke pemanfaat (masyarakat),”katanya, senin (7/11)
Menurutnya, sebelumnya distribusi minyak ke pangkalan tiap Desa masih berjalan lancar dan efektif, namun kehadiran pangkalan BBMT bukanya menambah maksimal justeru menimbukan polemic. “Poin yang perlu kami sampaikan adalah pertama rantai distribusi bertambah panjang, kedua menimbulkan biaya operasional baru pangkalan minyak di Desa, dan yang ketiga menyumbang pada meningkatnya harga jual ke masyarakat, hal ini akan menjadi polemik karena sub pangkalan yang ada di Desa akan mengambil BBMT ke pangkalan induk,”ujarnya.
Politisi PKB ini pun meminta Pemda Halut melalui instansi teknis segera mengkaji kembali system pangkalan induk BBMT tersebut demi kepentingan bersama, setidaknya memudahkan masyarakat mendapatkan minyak tanah. “Jika kebijakan ini dipertahankan oleh Pemkab Halut maka masyarakat akan makin sulit mendapatkan minyak tanah, kenapa? karena sub pangkalan harus mengeluarkan biaya untuk mengambil BBMT, hal ini akan berdampak pada harga BMMT tadi,”pungkasnya.(sal)
