Halut

DPRD Sebut Bupati Halbar Ibarat ‘Bang Toyib’

×

DPRD Sebut Bupati Halbar Ibarat ‘Bang Toyib’

Sebarkan artikel ini
KAWAL - Bupati Halmahera Barat, Danny Missy, didampingi sejumlah pimpinan SKPD menuju Ternate menggunakan kapal bantuan Kementerian Perhubungan. FOTO: Istimewa

HARIANHALMAHERA.COM–Anggota DPRD Halmahera Barat (Halbar), Frangki Luang, kembali melontarkan kritikan pedas terhadap Bupati Halbar, Danny Missy, yang lebih memilih keluar daerah di tengah pandemi Covid-19, tanpa alasan jelas.

Bahkan, Ketua Fraksi Demokrat Halbar ini, mengibaratkan orang nomor satu lingkup Pemkab Halbar itu seperti ‘Bang Thoib’, salah satu judul lagu bergendre dangdut. “Bupati sudah seperti Bang Thoib. Kepergiannya tidak jelas dalam rangka apa. Tentu ini sangat kita sesalkan,” tegasnya.

Menurut Frangki, jika urusannya untuk kepentingan daerah, maka bupati tidak perlu bertolak jauh-jauh ke Jakarta. “Misalnya mau berkoordinasi ke kementerian, kan bisa melalui teleconfrence,” katanya.

Sebab beberapa hari kemarin, lanjut dia, sejumlah SKPD menggelar teleconfrence dengan kementerian terkait di kantor bupati. Bahkan instruksi tersebut resmi berlaku terhadap seluruh kepala daerah.

“Dalam kondisi seperti saat ini, kepala daerah sudah tidak diperkenakan lagi melakukan perjalanan dinas. Apalagi ke wilayah yang masuk kategori zona merah seperti Jakarta sana,” tukasnya.

Sorotan yang sama datang dari Ketua Fraksi PKB, Riswan Hi. Kadam. Menurut dia, bupati seakan tidak patuh dengan imbauan Kementerian Dalam Negeri. “Dalam kondisi seperti ini, kepala daerah seharusnya turun ke lapangan, cari tahu apa keluhan masyarakat,” paparnya.

Olehnya itu, Riswan pun menyarankan agar sebagian alokasi perjalanan dinas bupati dan wakil bupati, diarahkan ke penanganan virus korona. “Pada prinsipnya kami di DPRD tetap setuju,” jelasnya.

Sementara, Ketua Fraksi Gerindra, Nikdemus Hi. David, mengaku waswas dengan perilaku bupati. Karena kepergian sang bupati belum diketahui jelas dalam rangka apa.”Kami waswas,” katanya.

Nantinya, lanjut Nikdemus, DPRD akan menolak keras jika bupati hadir secara langsung dalam rapat paripurna dengan agenda membahas laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2019. “Kami akan tolak. Kecuali melalui teleconfrence,” tegasnya.(Tr4/Kho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *