HARIANHALMAHERA.COM– Presiden Direktur (Presdir) PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) Haji Robert Nitiyudo Wachjo, yang diwakili oleh Koordinator Kantor Perwakilan NHM di Sofifi, Munir Radjabessy, menghadiri kegiatan pertemuan pemangku kepentingan tingkat Provinsi Maluku Utara yang digelar oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara di Hotel Bela Ternate pada Rabu (2/10/2024).
Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan/ Taman Bacaan Masyarakat (TBM) melalui Pengadaan Bahan Bacaan Bermutu sebanyak 10.000 Perpustakaan Desa/Kelurahan/Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di 500 Kabupaten/Kota yang tersebar di 38 Provinsi.
Pustakawan Ahli Madya Perpusnas RI, Suwardi S.Pd.,M.Pd menyampaikan, pertemuan ini sebagai wujud fungsi dan tujuan perpustakaan menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat dan pembelajaraan seumur hidup untuk membangun karakter bangsa menuju Indonesia emas.
“Perpusnas RI terus berupaya membangun kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Seluruh pihak harus aktif bergandengan tangan agar siklus ekosistem literasi tetap berjalan pada porosnya,” ujar Suwardi.
Perwakilan PT NHM Munir Radjabessy, merespon baik kegiatan untuk bersinergi dan kolaborasi dengan Perpustakaan atau Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di area lingkar tambang PT NHM. “Kami sebagai stakeholder sangat mendukung kegiatan ini demi meningkatkan minat baca dan mengembangkan kreatifitas masyarakat lingkar tambang melalui program-program dari Perpusnas RI demi mewujudkan generasi Indonesia emas,”ucap Munir.
Peserta yang hadir dalam pertemuan ini antara lain, Kepala Dinas DPMD 10 Kabupaten/Kota Provinsi Malut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10 Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Malut, Kepala Bapeda Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Malut, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Malut, Kepala BPMD Provinsi Malut, Rektor Universitas Khairun Ternate, Ketua Forum TBM Provinsi Malut dan PT NHM sebagai Stakeholder.(nhm)