HARIANHALMAHERA.COM–Kecewa, merasa ditipu, merasa dibodohi. Itulah penegasan para imam se-Kecamatan Malifut menyikapi beredarnya surat yang membuat hubungan miskomunikasi dengan Presiden Direktur (Presdir) sekaligus pemilik PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), dalam pertemuan yang berlangsung pada Sabtu (24/4).
Para imam secara bergantian mengaku, mereka didatangi beberapa orang dengan maksud meminta dukungan kepada H Robert dalam pembangunan pondok pesantren Tahfiz Quran Abdurrahman di Desa Sabale dan pondok pesantren Tahfiz Quran Darul Muhisin di Desa Samsuma.
“Saya bingung, mereka datang dengan bahasa membujuk. Mereka datang saat dekat salat, mereka minta dukungan bangun pondok. Karena sudah waktu salat, saya tidak baca lagi dan langsung tanda tangan. Karena saya piker untuk pondok pesantren. Setelah keesokan harinya baru saya tahu isi surat sebenarnya. Saya kesal. Saya imam. Saya selama ini tidak pernah berpolitik. Karena itu, saya tidak menghalalkan itu (tanda tangan),” kata Hi Mahmud Karim, Imam Masjid An Nur Desa Terpadu.
Penuturan yang sama diutarakan Musri Muhammad, imam Masjid Al Mukarramah di Desa Bobawa. Dia mengaku juga didatangi. Awalnya Musri berpikir permohonan bantuan dana untuk pembangunan pondok pesantren. “Saat itu saya katakan kepada mereka, jika ada kelebihan zakat mal, akan dibagi. Saya juga tidak baca, jadi langsung tanda tangan. Apalagi mereka datang dengan niat bagus untuk pondok pesantren. Setelah saya tahu, jujur saya tak ridha mereka yang menipu saya. Saya tidak ridha,” kata Musri.
Demikian pula Dahlan Salim, imam Masjid Al Hilal Desa Ngofagita. Bahkan, dia mengaku sebagai salah satu pengurus di yayasan untuk pembangunan pondok pesantren itu. Anehnya, dia sebagai pengurus tidak dikomunikasikan terkait surat tersebut.
“Saya sendiri termasuk pengurus. Saya tidak pernah dikomunikasikan. Tiba-tiba saja hanya ditanya nama saya. Baru malam ini saya tahu, ternyata isi surat mengajak imam berpolitik. Saya menyesal. Jujur, tidak ada niat sama sekali untuk menyinggung. Karena kami tahu pak Haji Robert begitu tulus bagi masyarakat,” terangnya.
Karena pernyataan ketiga imam hampir sama, imam lainnya yang hadir dalam pertemuan itu langsung menyeru, bahwa yang mereka alami juga sama. Mereka tidak lagi membaca karena hanya dibahasakan dukungan pembangunan pondok pesantren. Mereka tidak tahu kalau disusupi poin yang menyerempet ke politik dan membuat ketersinggungan orang lain, dalam hal ini H Robert.
Para imam juga beralasan tidak membaca surat tersebut, selain niat membangun pondok pesantren, juga karena usia mereka yang rata-rata sudah lanjut usia, sehingga tidak lagi membaca tulisan dengan huruf kecil.
Sementara itu, Muchlis Kharis, mantan ketua KPU Halut yang juga putra Malifut, turut memberikan penjelasan sesuai dengan pengalamannya sebagai penyelenggara. Menurutnya, permintaan netralitas itu sasarannya bagi penyelenggara negara, aparat pemerintah, dan aparat hukum, karena diatur oleh UU. Klu netralitas ke korporasi itu tidak ada karena tidak diatur.
“Saya nilai surat itu aneh. Karena Pak H Robert tidak dibiayai negara, perusahaannya juga tidak dibiayai negara. Karena itu tidak tepat jika korporasi diatur netralitas. Jadi ini hal yang keliru. Jelas surat itu untuk menggiring imam ke ranah politik,” kata Muchlis.
“Sebenarnya PT NHM ini perusahan bukan lembaga negara sehingga sudah pasti netral dalam politik. Perlu diketahui bahwa H Robert sendiri tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pilkada Halut, sehingga otomatis netral di Pilkada Halut,” sambungnya.
Dia pun mengimbau para imam dengan kejadian ini, untuk lebih berhati-hati. Jangan mudah terpengaruh dengan ajakan. Bahayanya jika ajakan itu mengarah pada provokasi. “Kita harus sangat hari-hati jangan sampai isu-isu ini digiring ke arah yang tidak kita inginkan,” pinta Muchlis.
Diketahui, pekan kemarin, media sosial diramaikan unggahan adanya surat yang berisi tanda tangan imam se-kecamatan Malifut yang ditujukan kepada Presiden Direktur (Presdir) sekaligus pemilik PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) H Robert Nitiyudo Wachjo.
Dalam surat tertanggal 19 April 2021 itu, berisi tiga poin. Pada poin kedua yang menyulut polemik. Karena dengan surat itu secara tidak langsung menyerempat ke ranah politik. Selain itu, surat tersebut sempat mengganggu hubungan harmonis yang sudah dibangun PT NHM selama ini dengan seluruh masyarakat, termasuk para imam.
“PT NHM, khususnya pak H Robert sangat menyayangkan ada pernyataan dalam surat yang dikaitkan dengan politik. Padahal sejak awal kami dengan niat baik dan tulus untuk dekat dengan semua komponen yang ada. Kami ingin dekat dan berkawan dengan semua orang, tanpa membeda-bedakan,” kata Amin Anwar, perwakilan PT Indotan Halmahera Bangkit, perusahaan pemegang saham mayoritas PT NHM.
“Karena itu kami bersilaturahmi, ber-tabayyun (mencari kejelasan) dengan mengedepankan prasangka baik bahwa kami percaya para imam tidak membuat pernyataan seperti itu,” sambung Amin.
Amin menambahkan, PT Indotan tidak hanya berinvestasi di Halut, ada juga investasi di Kalimantan dan Sumbawa Barat. Dimanapun PT Indotan berinvestasi, aspek sosial selalu dikedepankan. “Kami tidak semata-mata mencari keuntungan. Kita ingin berbagi dengan masyarakat. Ke depan kita ingin jalan, sinergitas program pemerintah dengan program perusahaan. Apa yang diberikan selama ini itu murni untuk masyarakat agar merasakan manfaat akan kehadiran perusahaan,” terang Amin.
Amin pun mengucapkan terima kasih atas kesediaan para imam yang sudah menyempatkan waktu. Menurut Amin, sejak awal kami percaya bahwa imam-imam tidak mungkin akan menyuarakan sebagaimana yang tertulis dalam poin dua di surat yang sempat ramai itu. “Namun kita perlu ambil hikmah dari masalah ini. Salah satunya, kita bisa berkumpul bersilaturahmi dan saling mengenal lebih dekat,” imbuh Amin.
Di sisi lain, terinformasi adanya surat tersebut sudah diselidiki aparat kepolisian Malifut. Namun, sejauh ini belum ada keterangan resmi dari Polres Halut.(dit/fir)
