HARIANHALMAHERA.COM–Jika nelayan di Kao-Malifut dan sekitarnya yang menuntut Pemkab Halmahera Utara untuk membuka Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) untuk memudahkan mereka mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis pertalite, ternyata berbeda dengan warga nelayan Kecamatan Tobelo Utara (Tobut) yang justeru diduga dipersulit untuk mendapatkan jatah BBM subsidi di SPBUN pelabuhan perikanan Tobelo oleh UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara di Halut.
Betapa tidak, sejumlah nelayan Tolonuo, Kecamatan Tobut yang hendak membeli BBM subsidi di SPBUN tersebut bukannya dilayani malah terkesan dibuat sulit hingga akhirnya mereka pun tidak mendapatkatan jatah minyak murah tersebut.
Kordinator Nelayan Tolonuo, Sofyan Peleger, pun sesalkan pelayanan SPBUN tersebut terutama pelayanan penyaluran BBM subsidi jenis pertalite oleh pihak UPTD DKP Provinsi Malut, sebab para nelayan Tolonuo tidak bisa mengisi BBM, karena dipersulit secara administrasi. “Para ibu-ibu yang merupakan istri para nelayan itu mengantri BBM sejak pagi hingga sore hari, namun mereka tidak dapat mengisi BBM dengan alasan tidak jelas, padahal data nelayan Tolonuo suda memenuhi syarat administrasi tetapi tidak dilayani pengisian,”katanya, senin (5/12).
Menurut Sofyan, seluruh nelayan Tolonuo sudah memiliki sim sebagai tanda daftar nelayan TDKP di DKP Halut, dimana syarat tersebut dipenuhi untuk bisa mengambil BBM di SPBUN Pelabuhan Perikanan Tobelo. Padahal sebelumnya Kepala UPTD DKP yang lama nelayan tidak kesulitan dalam mendapatkan BBM tersebut, namun setelah pergantian pelayanan terhadap nelayan pun terkesan sulit dan ribet. “Kami antre tungggu isi BBM disini (SPBUN) dari pagi sampai sore, namun pihak UPTD bukannya mempermuda kami para nelayan malah membuat sulit, bahkan tidak ada kepastian. Tentunya ini berdampak pada terancam nelayan tidak beroperasi, karena tidak dapat BBM, padahal tempat lain yang bermasaalah kenapa kami di Tolonuo yang menanggung kesulitan,”tandasnya.
Sementara Kepala UPTD DKP Malut, Andris Kabarekm membantah kalau pihaknya mempersulit pelayanan terhadap nelayan untuk mengisi BBM. “Penyaluran BBM subsidi tetap berjalan, tetapi sebelum itu dilakukan ferivikasi dulu, dimana dalam ferivikasi data nelayan ini untuk mengetahui apakah nelayan terdaftar di TDKP atau tidak setelah itu dilakukan penyaluran, dan tentunya saya tidak tega jika para ibu ibu harus antre menunggu pengisian BBM seperti ini,”ungkapnya.(dit)
