HARIANHALMAHERA.COM–Kepedulian PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) bagi masyarakat di lingkar tambang, tidak diragukan lagi. Hanya saja, sampai saat ini masih banyak suara sumbang yang terus mempertanyakan dana 1 persen. Pasalnya, banyak yang tidak merasakan.
Sebagaimana catatan koran ini, dalam setiap aksi demonstrasi yang dilakukan, selalu memuat poin transparansi dana 1 persen. Nah, dalam acara peresmian bedah rumah di Desa Tiowor beberapa waktu lalu, hal itu ternyata turut disinggung Presiden Direktur (Presdir) sekaligus pemilik PT NHM, H Robert Nitiyudo Wachjo dalam sambutannya.
H Robert di hadapan masyarakat mengatakan harapannya, agar kehadiran perusahaan benar-benar membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat lewat pembangunan berkelanjutan di desa. Karena itu, ke depan NHM akan melibatkan kepolisian dalam pengawasan anggaran ke desa, salah satunya anggaran 1 persen.
“Agar masyarakat menikmati betul apa yang diberikan perusahaan, terutama melalui sajian program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) yang direalisasikan secara berkala di tiap desa yang tersebar di lima kecamatan,” katanya.
“Dana desa (1 persen) untuk desa di lingkar tambang itu, harus sesuai peruntukkan. Banyak desa yang programnya tidak jelas. Ini menyusahkan kita semua. Karena ini hanya memperkaya diri Kepala Desa dan perangkat desa. Ini yang saya tidak suka,” kata H Robert.
Soal dana ini, lanjut H Robert, para kades harus serius kelola secara maksimal. Setidaknya pemanfaatannya tepat sasaran, sehingga betul-betul dirasakan warga.
“Saya sudah komunikasi dengan Kapolda Malut untuk minta bantu kepolisian agar bersama-sama dengan NHM melakukan pengawasan terhadap program, baik itu dana desa 1 persen maupun program PPM,” ujarnya.
“Jadi yang mau nipu-nipu itu silakan saja. Itu nanti jadi urusan polisi. Kalau polisi bilang bayar, ya kita bayar. Kalau belum ya belum. Jadi sorry deh,” tegas H Robert.
Owner PT Indotan group ini kembali menjelaskan, bahwa pengetatan dalam seluruh program ini, selain memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat juga bagian dari transparansi, serta menjaga kepercayaan pada rakyat.
“Kita perlu berikan contoh untuk banyak orang bahwa yang kaya dan sejahtera itu mestinya masyarakat lingkar tambang bukan hanya Kepala Desa. Sebab Kepala Desa itu lidahnya dari pada rakyat, bukan bosnya rakyat,” jelasnya.
Langkah yang dilakukan H Robert ini, langsung mendapat dukungan. Mengutip status media sosial (Medsos) akun Dado Mollekat, dia menuliskan bahwa komitmen H Robert membangun lingkar tambang bukan narasi tanpa tindakan. Dalam sambutannya (H Robert, red), beliau menyampaikan bahwa untuk memperketat pengawasan penggunaan dana 1 persen yang diberikan ke desa akan melibatkan kepolisian.
Dia menulis, ini adalah langkah yang sangat baik karena jika ada kepala desa atau masyarakat yang mencoba keluar dari regulasi maka sudah tentu berurusan dengan hukum. Dimana kita ketahui bersama, program pengembangan masyarakat (PPM) harus berorientasi pada program yang sustainable.
Diketahui, sampai tadi malam, status tersebut sudah disukai 90 orang, dan 20 di antaranya ikut berinteraksi lewat kolom komentar. Umumnya memberikan dukungan atas langkah H Robert. Bahkan ada komentar yang menyebut tidak cukup jika hanya kepolisian, tapi harus melibatkan aparat hukum lainnya.(dit/fir)
