HARIANHALMAHERA.COM– anggota DPRD Halmahera Utara dari fraksi PAN dan PKB soroti pimpinan mereka yang sering melakukan perjalanan dinas (Perjadin) keluar daerah. Pasalnya, ditengah kondisi kas keuangan Halut yang stagnan alias krisis berkepanjangan, namun sudah berulang kali pimpinan DPRD telah on the way (perjalanan) bolak-balik keluar daerah.
Kedua fraksi pun menilai perjalanan keluar daerah oleh pimpinan DPRD Halut terkesan hanya bersenang-senang. Sebab dari sekian perjalanan tersebut dikabarkan tidak membawa pulang hasil untuk kepentingan daerah. Bahkan, menganggap OTW pimpinan mereka hanya menguras anggaran daerah lalu memperkaya daerah lain.
Anggota DPRD Halut dari fraksi PKB, Fahmi Musa, mengatakan bahwa pasca di lantik sebagai unsur pimpinan DPRD Halut, tercatat sudah sekira 5 kali melakukan perjalanan dinas ke luar daerah yang mana perjalanan tersebut tidak membuahkan hasil apa-apa untuk menseriusi sujumlah persoalan di daerah.
“Sejak dilantik unsur pimpinan di DPRD sudah keluyuran ke luar daerah, tanpa kepastian terkait dengan persoalan di daerah yang saat ini menjadi PR yang tidak tuntas diselesaikan,”katanya, Kamis (6/3).
Menurutnya, Perjalanan tersebut hanya terkesan seperti plesir semata untuk menghabiskan uang daerah tanpa kepastian, padahal sejumlah masalah saat ini belum mampu diselesaikan yang ditinggalkan FM-Mantap diperiode kedua ini.
“Ketika pulang melakukan perjalanan ke luar daerah, seharusnya unsur pimpinan melakukan rapat bersama dengan anggota DPRD, sehingga hasil konsultasi yang ada bisa diketahui dan dibahas bersama agar mempunyai kesepakatan secara kelembagaan, dengan demikian DPRD sendiri bisa mengambil langkah secara pasti dan terukur, namun hal itu tidak pernah dilakukan,”tandasnya.
Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Halut dari Fraksi PAN, Jumar Mafoloi, bahwa persoalan yang krusial itu diantaranya Ranperda yang seharusnya dibahas diberikan support kepada pemerintah daerah, sehingga bisa mengatasi krisis keuangan, namun justru tertahan, karena unsur pimpinan DPRD tidak berada di tempat.
“Setiap mau bahas Ranperda selalu saja terhambat, karena pimpinan tidak berada di dalam daerah dan sementara berada di luar. Ini bagaimana DPRD sebagai lembaga pengawasan yang selain mengawasi harus segera membantu daerah agar melewati krisis keuangan daerah. Dimana devisit anggaran yang sangat fantastis angkanya,”bebernya.
Selain masalah itu lanjut Jumar, hutang BPJS kesehatan juga belum selesai dibayarkan sehingga saat ini tunggakan Pemda Halut ke BPJS mencapai sebesar Rp 22 miliar, hingga membuat ribuan masyarakat di Halut terpaksa melakukan perawatan medis ke RUSD maupun Puskesmas tidak bisa menggunakan BPJS kesehatan lanatran sudah tidak aktif.
“Saat ini, ribuan masyarakat yang tercatat dalam Jaminan Kesehatan Daerah (JKD) saat ini tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di RSUD Tobelo. Sementara biaya pengobatan sudah sangat mahal,”ungkapnya.
“Hal ini yang dikonsultasikan unsur pimpinan ke pemerintah pusat, namun sama sekali tidak dibahas bersama anggota untuk dicari solusi. Jadi menurut kami unsur pimpinan DPRD hanya plesir ke luar daerah, bukan mengurus persoalan daera,”tandasnya.(sal)
