HARIANHALMAHERA.COM– Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2023 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Pemkab Halmahera Utara dan DPRD setempat nanti bakal dicantumkan program yang urgensi saja, menyusul saat ini pendapatan asli daerah (PAD) terus menurun drastic.
Ketua tim TAPD Pemkab Halut, Erasmus J. Papilaya, pun membenarkan bahwa dalam APBD-P nanti pihaknya akan lebih fokus usulkan program prioritas, sementara program yang tidak terlalu urgensi akan dipangkas, karena menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah saat ini.
“Banyak pendapatan kita (Pemkab Halut,red) yang belum maksimal seperti DBH provinsi dan PAD, tentu ini yang menjadi kendala sehingga dalam penyusunan APBD-P nanti kita harus memangkas sebagian program yang dianggap tidak terlalu urgensi,”katanya, Kamis (24/8).
Selain PAD yang tak maksimal lanjut Sekda Halut, terdapat masalah lain yang butuh keseriusan untuk tuntaskan, yaitu utang Pemda Halut ke pihak ketiga yang mencapai puluhan miliar sehingga itu dimasukan dalam APBD-P nanti.
“Ada yang namanya luncuran itu nanti kita bayarkan di APBD-P, karena semua piutang yang belum disetor ke Pemda Halut kita hitung dan itu akan membiayai semua utang yang belum terselesaikan,”ungkapnya.
Intinya program yang diusulkan nanti menurut, tidak terlepas dari Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati, seperti bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
“Jika di lihat dari waktu ini tentu tidak cukup, karena harus ada SOP, petunjuk teknis dan perencanaannya, banyak pertimbangan dari kami sehingga program yang bukan prioritas belum dimasukan,”jelasnya.(sal)
