HARIANHALMAHERA.COM–Tahun anggaran 2021 sudah masuk di semester kedua. Artinya dalam upaya pencapaian realisasi program, sudah mulai finalisasi. Pada triwulan ketiga sudah bisa terlihat sejauh mana capaian program. Bisa penuhi target atau tidak. Terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang setiap tahun gagal direalisasikan.
Diketahui, PAD menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan daerah. Makin tingginya PAD, berarti daerah tidak terlalu ketergantungan kepada pemerintah pusat. PAD juga mencerminkan daerah menuju kemandirian. Selain itu, PAD menjadi pengukur kinerja aparatnya. Tidak sekadar kemampuan membelanjakan uang publik, tetapi meliputi kemampuan yang menunjukan bahwa uang publik dikelola optimal dan dipertanggungjawabkan secara baik.
Hanya saja, sebagaimana data rekapan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD), ternyata dalam dua tahun terakhir ini, target PAD yang diemban beberapa dinas/badan, hampir semua tidak mencapai target PAD yang diberikan. “Untuk PAD di Halut 2021 ini hampir semua dinas belum capai target. Ini sesuai dengan data yang dikumpulkan dari setiap dinas pengelola PAD,” ungkap Kabid Pendapatan, BKAD Halut, Viera Y Dobiki, saat dikonfirmasi Minggu (5/9).
Dijelaskan, sesuai dengan target yang sebelumnya sudah diberikan, namun dari hasil pencocokan data Januari sampai Agustus, belum ada satupun dinas yang mencapai target. Sejumlah pos yang diharapkan dapat menyumbangkan pendapatan, justru terpuruk. “Ini mungkin karena pandemi Covid-19. Situasi ini membuat PAD sulit tercapai. Hingga Agustus ini capain target belum tercapai,” ucapnya, tanpa merinci capaian setiap dinas.
Viera hanya menyebutkan, target PAD 2021 sebesar Rp 119,2 miliar. Rinciannya, untuk target pajak daerah sebesar Rp 27,8 miliar, pajak hotel Rp 550 juta, pajak restoran Rp 4,6 miliar, pajak hiburan Rp 325 juta, pajak penerangan jalan Rp 7,5 miliar, pajak air bawah tanah Rp 250 juta, pajak mineral bukan logam dan batu (galian C) Rp 4,5 miliar, pajak BPHTB Rp 5,5 miliar, dan PBB Rp 4 miliar. “Pos tersebut diberikan ke BKAD Halut untuk bisa mencapai target PAD, namun karena pandemi sehingga tidak mencapai target tersebut,” jelasnya
Sedangkan untuk retribusi daerah diberikan target sebesar Rp 6,9 miliar. Terdiri dari BKAD untuk retribusi pelayanan persampahan kebersihan Rp 150 juta, Dinkes target retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp 1,3 miliar. Dishub Rp 1,1 miliar, terdiri dari retribusi parkir di tempat jalan umum Rp 50 juta, retribusi pengujian kendaraan bermotor Rp 450 juta, retribusi terminal Rp 150 juta, dan retribusi jalan pelabuhan laut Rp 450 juta.
Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) diberikan target di pos retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp 75 juta, sedang untuk DLH Halut diberikan target sebesar Rp 350 juta. Dinas Penanaman Modal dan PTSP diberikan target Rp 3,9 miliar, terbagi atas retribusi izin mendirikan bangunan Rp 3,5 miliar, retribusi izin tempat penjualan minuman Rp 100 juta, dan retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp 150 juta.
Dengan kemungkinan gagalnya lagi pencapaian target PAD, ini akan menjadi catatan tersendiri bagi Bupati Ir Frans Manery dan Wakil Bupati (Wabup) Muchlis Tapi Tapi untuk mengevaluasi kinerja dari setiap dinas/badan. Dalam beberapa kali wawancara, bupati selalui menegaskan akan mengevaluasi kinerja aparatnya melalui pencapaian program, salah satunya PAD.
Dalam satu wawancara saat menunggu pelantikan, Frans kepada wartawan Koran ini sempat menyentil, bahwa di periode keduanya akan betul-betul melihat kinerja aparatnya. Dan ternyata itu dibuktikan saat silaturahmi bersama kepala OPD, lalu. Salah satu yang digarisbawahi Frans, yakni pembenahan birokrasi. Wujudnya, dua kali mutasi jabatan yang sudah dilakukan.
“Periode kedua ini waktunya sangat singkat. Karena itu, kinerja aparatur sangat diutamakan dalam pencapaian visi dan misi melalui program-program yang terencana dan terukur. Kita akan lihat kedepan, salah satunya melalui evaluasi PAD yang rutin dilakukan,” kata Frans, waktu itu.
Meski demikian, bupati juga menyebutkan, kondisi yang dialami daerah se Indonesia, sama. Pandemi covid membuat daerah kesulitan. Hal ini karena semua daerah fokus pada pengendalian pandemic. Refocusing anggaran membuat daerah harus memutar otak untuk menyusun prioritas. Semoga FM-Mantap bisa memenuhi visi dan misi di tengah pandemic dan waktu pemerintahan yang sangat singkat,” pungkas Frans.(cw/tr-05/dit/fir)
