HARIANHALMAHERA.COM–Sejumlah pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara terutama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan para anggota DPRD setempat dikabarkan telah ramai-ramai tinggalkan daerah untuk urusan dinas ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Perjalanan dinas tersebut disinyalir hanya untuk studi referensi soal APBD.
Sekertasi daerah (Sekda) Halut, Erasmus J. Papilaya, mengatakan Pemkab Halut sendiri dalam melakukan perjalanan keluar daerah, karena hadiri agenda terkait Smart City yang dipusatkan Manado, namun kebutulan bertepatan dengan studi referensi DPRD Halut soal anggaran sehingga secara bersama melakukan koordinasi atau semacam studi banding di daerah tersebut.
Studi referensi anggaran sendiri lanjut Sekda Halut, dilakukan Pemkab Halut menyusul adanya perubahan regulasi soal anggaran yang mana sebelumnya dana Daerah melalui Provinsi, salah satunya Dana Bagi Hasil (DBH). “Kebetulan kita sama-sama punya agenda di Manado sehingga sama-sama menyatukan kegiatan antara Banggar DPRD dan Tim TAPD Pemkab Halut, beberapa OPD tetap stey di kegiatan Komong senter Smart City Manado,”katanya Senin (22/8)
Ketika di sentil terkait dengan pembahasan APBD perubahan di luar daerah, Sekda Halut, menuturkan bahwa Pemkab dan DPRD Halut punya agenda tersendiri, namun tidak menuntup kemungkinan jika ada waktu luang maka akan dilakukan pembahasan APBD perubahan. “Saat ini masing-masing dengan perjalanan regular. Kita (Pemkab Halut,red) akan sesuaikan jika ada waktu kosong maka kita akan membahas,”ujarnya singkat.
Sementara Akademisi Universitas Hein Namotemo (Unhena), Gunawan Abbas, menilai rencana pembahasan APBD perubahan Pemkab Halut di luar daerah tersebut terkesan pemborosan anggaran, padahal agenda tersebut bisa dibahas di daerah atau cukup hadirkan orang yang berkompeten. “Kondisi anggaran daerah yang deficit seharusnya para wakil rakyat dan Pemkab Halut belajar untuk hemat bukan tambah habiskan anggaran hanya untuk agenda yang tidak urgen atau kepentingan masyarakat dan daerah,”tandasnya.(sal)