HARIANHALMAHERA.COM– Sudah memasuki tahun 2024 ini tunggakan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Pemkab Halut tahun 2023 tak kunjung ada kepastian untuk dilakukan pembayaran. Pemda setempat hanya berjanji bahwa pembayarannya menunggu anggaran masuk ke kas daerah.
Sekda Halut, E. J. Papilaya, mengatakan bahwa prinsipnya pemda akan berusaha untuk membayar tunggakan TPP tersebut, bahkan bertekad menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov Malut kalau sudah ditransfer ke kas daerah.
“Kalau sudah ada uang pasti kita akan bayar (TPP PNS). Namun saat ini kita lagi mengalami masalah keuangan. DBH Provinsi juga belum cair, kalau yang itu turun atau sumber lainnya seperti PDA kita bisa langsung bayar, jadi kata kuncinya uang datang kita bayarkan,”katanya, Rabu (17/1).
Namun lanjutnya, pemda tidak bisa memastikan kapan akan dilakukan pembayaran, karena anggaran juga belum dapat dipastikan kapan masuk sehingga itu dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan Plt Gubernur Malut untuk sampaikan masalah yang dihadapi pemda Halut, terutama soal keuangan daerah.
“Kami harapkan ada kebijakan khusus untuk Pemda Halut dalam menyelesaikan masalah yang ada saat ini,”ujarnya.
Sekda menambahkan bahwa pemda tentu berharap DBH dari Pemprov Malut sebesar Rp 70 miliar lebih segera cair di awal tahun 2024 ini sehingga dengan anggaran itu dapat menjawab seluruh kebutuhan di daerah.(sal)
