Pemkab Tunggak BPJS Kesehatan Rp 8 Miliar

0
186
Ilustrasi

HARIANHALMAHERA.COM– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) terus saja bermasalah yang berkaitan dengan keuangan. Terbaru, pemerintah ternyata belum melaksanakan kewajibannya berupa membayar tagihan iuran BPJS sebesar Rp 8 miliar.

Utang yang tidak sedikit itu menumpuk sejak 2018 hingga pertengahan 2019. Diperkirakan, jumlah utang akan terus membengkak karena belum ada kepastian dari pemerintah dalam hal pelunasannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Hedyani N Hoata, ketika dikonfirmasi wartawan, membenarkan besaran jumlah utang tersebut. Diakui total tunggakan BPJS Kesehatan terhitung mulai 2018 sampai pertengahan tahun 2019.

“Iya benar, pemerintah masih ada tunggakan BPJS Kesehatan untuk keluarga miskin. Saya sendiri belum tahu persis kapan akan dilunasi. Karena urusan ini ada di dinas keuangan,” katanya.

Hedyani menjelaskan, masalah tunggakan ini terjadi akibat instansi teknis di lingkungan Pemkab Halut tidak saling koordinasi, terutama antara dinas keuangan, dinas kesehatan, pihak rumah sakit, dan BPJS.

“Masalah ini tidak akan terjadi kalau instansi terkait intens koordinasi, tapi sekarang sudah terlanjur, maka solusinya duduk bersama untuk bahas,” jelasnya.

Disebutkan, total peserta BPJS kesehatan untuk keluarga miskin sekira 7.000 lebih. Jumlah itu berdasarkan sumber data dari sensus penduduk 2011 kemarin. “Data keluarga miskin ini akan diverfikasi ulang, karena masih ada yang belum terdaftar jadi kemungkinan akhir tahun 2019 akan dilakukan pendataan,” tutupnya.

Hanya saja sampai saat ini belum diketahui pasti, apakah saat ini masyarakat miskin tidak dapat lagi mendapat fasilitas kesehatan yang ditanggung BPJS atau tidak. Kemudian, persoalan ini juga belum terkonfirmasi ke pihak BPJS, Dinas Keuangan, dan Dinas Kesehatan.(fik/fir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here