HARIANHALMAHERA.COM– sejumlah kelompok tani di Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) kembali mengeluh kekurangan kebutuhan pertanian. Kali ini, mereka bersuara lantang soal pupuk subsidi yang semenjak tahun 2023 sampai 2025 ini tidak lagi mendapatkan jatah.
Meski setiap tahun kelompok tani rutin memasukkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ke Dinas Pertanian (Distan) Halut. Ironisnya, usulan RDKK itu justru kerap dicoret tanpa alasan jelas. Hal ini memunculkan dugaan adanya permainan di internal Distan Halut terkait kuota pupuk subsidi.
“Sudah hampir dua tahun lebih, kami tidak pernah lagi mendapatkan pupuk subsidi. Padahal RDKK sudah kami masukkan, tapi setiap kali diusulkan selalu dicoret,”keluh salah satu pengurus kelompok tani di Galela yang enggan disebut namanya, Jumat (12/9).
Tak hanya itu, Distan Halut juga dinilai tertutup rapat soal distribusi pupuk subsidi. Para petani mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi resmi terkait jumlah kuota pupuk, mekanisme distribusi, hingga kelompok mana saja yang berhak menerima.
“Kalau begini terus, jelas petani yang jadi korban. Kami merasa ada kongkalikong di Dinas. Pupuk subsidi seolah hanya dinikmati pihak tertentu,”ujarnya.
Keluhan ini menambah daftar panjang problematika distribusi pupuk di Halut. Petani berharap Pemkab segera turun tangan membongkar dugaan permainan dan memastikan hak petani atas pupuk subsidi terpenuhi.(cal)
