HARIANHALMAHERA.COM–Rencana pengalihan pengelolaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) PT Nusa Halmahera Minerals (PTNHM) ke Badan Usaha Milik Desa bersama (BUMDesma), terpaska harus dikaji lagi secara detail oleh internal manajemen PTNHM. Sebab, dalam sosialisasi pelaksanaan program PPM NHM ke BUMDesma yang digelar selasa (18/10) di Hotel Greenland Desa Gura Kecamatan Tobelom ternyata masih mengambang alias belum mengerucut ke poin mendasar yang mengarah ke pembentuk lembaga tersebut.
Mesk terobosan tersebut masih dalam tahap sosialisasi, namun sebagian Kepala Desa (Kades), BPD dan tokoh agama lingkar tambang PTNHM sudah menyatakan sikap bahwa belum menerima BUMDesmas. Mereka pun menyampaikan sejumlah alasan terkait BUMDesma tersebut salah satunya diyakini akan lebih ribet pengurusannya, karena pengusulan program selain ke BUMDesma tentu dilanjutkan lagi ke SP PTNHM yang ibaratnya melewati dua pintu baru direalisasikan program.
“Memang betul bahwa PTNHM akan serahkan langsung dana program PPM ke BUMDesma, akan tetapi perlu diingat bahwa kehadiran BUMDesma sama halnya program PPM dikelola oleh SP PTNHM dan dipastikan realisasinya ribet lagi, karena Pemdes akan usulkan program ibarat harus menembus dua pintu, yakni disampaikan ke BUMDesma kemudian diajukan lagi ke PTNHM melalui SP. Pemahaman sebagian Kades, program PPM lebih tepat diserahkan langsung ke BUMDes agar pengusulannya hanya satu pintu yaitu ke PTNHM,”kata perwakilan Kades lingkar tambang dihadapan forum diskusi.
Irwan Malaka, Departemen Kinerja Sosial/ Social Performance (SP) PTNHM menyampaikan bahwa bahwa PTNHM ingin mendukung program-program PPM di lingkar tambang seperti yang diatur oleh Kementerian ESDM, terutama program-program yang mengarah kepada kehidupan yang berkelanjutan. “PTNHM yang pasti mendukung dari aspek pendanaan. Namun program-program yang akan dilakukan harus mampu mengelola dana tersebut untuk manfaat masyarakat banyak. PTNHM menyambut baik semangat dalam mewujudkan BUMDesma tersebut,”terangnya
Namun lanjutnya, banyaknya tanggapan dan saran soal perlu pembenahan kembali rencana pembentukan BUMDesma tersebut tentu manajamen PTNHM pun mencari solusi alternative, dimana pihaknya akan bahas secara internal dan hasilnya akan disosialisaikan kembali di tingkat Kecamatan lingkar tambang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat setempat. “Ini masih Sebatas sosialisasi, jadi berbagai tanggapan dan saran dari peserta tentu akan ditampung untuk dibahas secara internal dan dikaji secara detail kemudian disoalisasi lagi sehingga benar-benar dipahami pola dari pengelolaan PPM PTNHM melalui BUMDesma ini,”jelasnya.
Sebelumnya Wadir/KTT PTNHM, Amirudin Hasyim, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PTNHM sejak awal beroperasi dengan kedudukan pemegang kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan investor pertama adalah Newcrest, namun dalam perjalan perusahan emas Gosowong ini telah diambil alih oleh orang Indonesia asli, yaitu Haji Romo Nitiyudo Wachji dengan bendera PT Indotan, yang mana telah menguasasi separuh saham PTNHM.
“Mari kita sama-sama mengakui bahwa Pemerintah dengan aturan devestasi berhasil mengembalukakan saham ke tangan orang asli Indonesia yang pada prinsipnya terjadi perubahan yang fundamental sehingga mari kami sama-sama mengawal sehingga Investasi tidak sia sia kedepan,”katanya.
Pada prinsipnya lanjut Amirudin, PTNHM dalam menjalankan proses pertambangan tentu mengharapkan adanya kerja sama penuh dari Pemkab Halut terutama Bupatinya, termasuk semua unsur yang berkepentingan dan masyarakat untuk sama-sama mensukseskan operasi berkelanjutan. “Kami berharap dengan proses pertambangan dapat memberikan kontribusi sebagai bagian dari saham dan produksi untuk kepada masyarakat,”ujarnya.
Sementara Bupati Halut, Frans Manery, dalam sambutan pembukaan kegiatan tersebut menuturkan bahwa PTNHM ditangan Haji Romo Nitiyudi Wachjo atau sering disapa Haji Robert memang luar biasa, karena setiap saat menciptakan terobosan terbaru yang semua demi kesejahteraan masyarakat baik di lingkar tambang maupun secara luas.
“Rencana pengalihan program PPM PTNHM ke BUMDesma ini adalah sejarah baru di Kabupaten Halmahera Utara, karena sebelum PTNHM NHM punya kesan yang tidak bagus, namun setelah diambil alih oleh Haji Robert, telah nampak ada perubahan yang luar biasa yang dirasakan masyarakat, dimana PTNHM saat ini telah sajikan begitu banyak program yang menyentuh kebutuhan dasar,”pungkasnya.
Pemkab Halut menurut Bupati Frans, ikut berperan dalam membantu masyarakat dalam mencari solusi untuk mengelola program PPM PTNHM, karena jika dihitung dana yang disalurkan PTNHM tentunya sudah mencapai triliun sehingga itu program kedepan sudah harus mensejahterakan masyarakat dan kemajuan pembangunan.
“Dipenghujung masa jabatan kami (FM-Mantap,red), akan diupayakan mempersembahkan apa terbaik bagi masyarakat, dan hari ini kami mohon kepada seluruh Kades lingkar tambang bahwa tolong manfaatkan dengan baik program PPM PTNHM ini. Kami Pemerintah daerah berkeinginan agar daerah ini harus maju dan ada perubahan,”harapnya.
“Saya hari ini merasa punya kebanggaan tersendiri kalau pola programnya dirubah. Kalau dulu uang yang ada diserahkan ke Desa dan tidak jelas siapa yang mengelola yang pada akhirnya pertanggungjawabannya saling tumpang tindih. Tapi sekarang sudah mulai bagus, tentu ini tidak terlepas dari niat tulus dari Pak Haji Robert untuk sejahterakan masyarakat saya di lingkar tambang PTNHM,”sambungnya.
Untuk itu lanjut Bupati Halut, diharapkan rencana pembentukan BUMDesma ini adalah solusi terbaik untuk menjemput tahun krisis dunia. “Saya pernah marah dan kecewa soal uang 350 juta, bukan karena saya tidak dapat bagian tapi apa manfaat yang didapat dari uang tersebut. Setiap tahun berkilo-kilo emas yang keluar dari bumi Halmahera tapi apa yang telah di bangun dengan hasil tersebut. Untuk itu Saya berharap Desa-Desa bisa bersatu jangan terpisah-pisah agar kita bisa bersama-sama menghadapi krisis ekonomi dunia. Mari sama-sama kita berbenah,”tuturnya.(sal)
