HARIANHALMAHERA.COM – Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Fredy Tjandua, buru-buru meninggalkan ruang rapat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halut, saat disambangi Harianhalmahera.com.
Sebelumnya, dari hasil rapat antara Komisi II DPRD Halut dan BPKAD, disepakati belanja langsung dan tidak langsung pada penggunaan dana Covid-19 sebesar Rp 59 Miliar.
Pada item belanja kompensasi pangan, Pemda menargetkan biaya sebesar Rp 250.000 per-kepala keluarga (KK) dengan total 25.000 KK. Itu berarti, belanja sembako baru di angka Rp 6,2 Miliar. Sedangkan anggaran pangan disiapkan Rp 12,5 Miliar.
Namun Fredy, lewat pesan WhatsApp, mengatakan kompensasi pangan terhitung selama dua bulan. Penyampaian itu tanpa merincikan anggaran yang dipakai. “Realisasi nanti konfirmasi dengan Kepala BPKAD,” singkat Fredy.
Sayangnya, panggilan masuk di nomor kontak Kepala BPKAD Halut, Mahmud Lasidji, tak kunjung diangkat hingga berita ini dipublish.
Selain kompensasi pangan, item penanganan persebaran virus yang melekat pada anggaran tersebut dipatok sebesar Rp 4,7 Miliar. Sedangkan, anggaran isolasi mandiri sebesar Rp 4,7 Miliar.
Saat ini, jumlah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), orang tanpa gejala (OTG), hingga terkonfirmasi positif Covid-19 di wilayah Halut tergolong minim.
Terkait rasionalisasi penggunaan anggaran tersebut, hingga apakah semua sudah terpakai dan sesuai sasaran, Juru Bicara Satgas Covid-19 Halut, Deky Tawaris, enggan berkomentar panjang lebar.“Terkait anggaran langsung dengan Pak Sekda,” tandasnya.
Kendati demikian, Deky mengklaim, bahwa jumlah anggaran itu sudah sesuai skema dan protap di lapangan. “Itu (anggaran) sudah sangat sesuai, tapi bertahap. Beda rencana dan realisasi. Dan itu untuk setahun,” tuturnya.
Sikap hemat berkomentar soal anggaran yang diperlihatkan tim Satgas Covid-19 di daerah berjuluk ‘Hibualamo’ ini, memicu Komisi I dan II DPRD Halut berkeinginan membentuk panitia kerja (Panja). Nantinya, Oni Pulo — Politisi Partai Demokrat — didaulat sebagai ketua.
Ketua Komisi I DPRD Halut, Irfan Soekoenay, mengatakan, tujuan pembentukan Panja untuk menyelidiki sejumlah bantuan yang telah disalurkan Pemda, di masa pandemi Covid-19 ini.
“Dalam waktu dekat, kami dari Komisi I dan II yang tergabung dalam Panja akan memanggil tim Satgas Covid-19 dan TAPD, untuk membahas penyaluran bantuan tersebut,” jelasnya.
Sebab, menurut dia, ada dugaan kejanggalan dalam tahap pendistribusian bantuan. “Kalian bayangkan saja, contoh Desa Rawajaya dan Gorua, jumlah KK sekitar 1.000 lebih. Tapi fakta di lapangan, penyaluran sembako hanya 100 paket,” ucapnya. (tr-5/Kho)
