HARIANHALMAHERA.COM–Pekerjaan proyek pembangunan perpustakaan daerah (Perpus) hingga saat ini dikabarkan belum capai 80 persen. Padahal kebijakan perpanjangan waktu (addendum) yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkab Halmahera Utara tinggal beberapa hari saja.
Lambatnya pekerjaan gedung perpus tersebut tentu secara regulasi berdampak pada sanksi berupa denda terhadap rekanan proyek atau masuk dalam daftar hitam (Blacklist) untuk tidak lagi dipakai dalam setiap pekerjaan konstruksi.
Terkait pekerjaan proyek tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan Halut, Yulius Mairuhu, mengatakan, dirinya tidak tahu pasti durasi addendum, karena yang berwewenang adalah pejabat pembuat komitmen (PPK).”masa addendum pekerjaan itu saya tidak tau, karena itu semua urusan PPK,”katanya, senin (24/1).
Kadis Perpus pun menegaskan bahwa kontraktor harus bekerja keras untuk bisa menyelesaikan pekerjaan, karena proyek ini sudah memakan waktu yang cukup lama.”Jika tidak selesai dalam jangka waktu yang sudah diberikan maka pekerjaan tersebut akan di berikan ke orang lain dan perusahan sebelumnya akan di denda,”tandasnya.
Meski begitu Kadis Perpus Halut berharap pekerjaan bangunan perpus tersebut selesai sebelum berakhir masa kontrak sehingga masyarakat segera menikmati pelayanannya terutama aktivitas pemerintahan di gedung tersebut.”Soal denda kami tidak mengetahui jelas, intinya pekerjaan sementara berjalan, dan di pastikan bisa selesai tepat waktu,”terangnya.
Terpisah ketua komisi DPRD Halut, Sahril Hi. Rauf, menuturkan bahwa pekerjaan proyek perpustakaan sebenarnya menjadi sorotan mereka dan sudah telah dibahas di internal tinggal menunggu keputusan dari pimpinan DPRD Halut. “Soal proyek perpus ini, keputusan ada di ketua DPRD Halut, prinsipnya kami tidak tinggal diam atas pekerjaan tersebut, karena menelan anggaran yang sangat besar,”pungkasnya.(cw)
