HARIANHALMAHERA.COM–Sorotan DPRD Halmahera Utara soal kondisi bangunan Puksemas Darume, Kecamatan Loloda Utara (Lolut) yang berantakan dan kerusakan alat-alat kesehatan (alkes) hingga mempertanyakan anggaran perawatan, ternyata mengusik ketenangan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan petugas Puskemas tersebut.
Mantan Kepala Puskemas (Kapus) Darume, Angki, pun angkat suara seputar masalah yang melilit Puskemas tersebut. Menurutnya, Puskemas yang dibangun sejak tahun 2019 dan kondisinya mulai rusak beberapa tahun kemudian itu sudah berulang kali disampaikan ke Dinkes Halut, namun sampai detik ini tak kunjung direspon.
“Semasa saya masih Kapus Darume, pernah beberapa kali kami sampaikan kondisi Puskemas ke Dinkes Halut melalui sekertaris Dinkes yang saat ini sudah menjabat Kadinskes, namun jawaban yang kami dapat hanya janji diperbaiki yang tak pernah direalisasi sehingga kerusakanya lebih parah,”katanya, rabu (7/9).
Pelayanan di Puskemas Darume sendiri lanjutnya, benar-benar tidak efektif akibat kondisi bangunan dan fasilitas yang tidak memadai. Bahkan lebih memperihatinkan adalah ketika hujan deras, karena air akan meluap masuk sampai ke Puskemas hingga meredam sejumlah fasilitas di dalam ruang.
“Saya merasa sesak napas melihat kondisi Puskemas Darume, dan masalah ini saya sempat menyurat juga ke Dinkes dan berjanji akan perbaiki tetapi lagi-lagi tidak terbukti direalisasi. Padahal waktu itu Puskemas sempat nyaris tenggelam tetapi keluahan kami tidak pernah ditanggapi, sampai saya dari Kapus,”ujarnya.
Dia menambahkan bahwa selama menjabat Kapus Darume tidak pernah mendapatkan anggaran perawatan Puskemas melainkan hanya dana bantuan operasional kesehatan (BOK) akan tetapi bukan diperuntukan pemeliharaan Puskemas. “Saat itu dana BOK yang kami dapat hanya berkisar 50 sampai 60 juta dan bisa dipertanggungjawabkan dengan laporan,”ungkapnya/
Sementara Pj. Kadinkes Halut, Selpianus Kaya, menuturkan, bahwa selama ini tidak ada biaya perawatan untuk sejumlah Puskesmas yang tersebar di wilayah Halut, karena memang tidak dianggarkan oleh Pemerintah, namun disediakan biaya operasional untuk kelancaran pelayanan. “Untuk biaya perawatan Puskesmas tidak ada, memang selama ini yang kami biayai hanya untuk operasional saja,”singkatnya.
Terpisah Ketua Komisi III DPRD Halut, Sahril Hi. Rauf, menyampaikan DPRD Halut pernah meminta Dinkes untuk benahi seluruh kebutuhan di Puskemas tetapi aspirasi itu tidak diakomodir. Bahkan dari hasil reses banyak masyarakat keluh kesah soal pelayanan dan itu juga diusulkan ke Dinkes untuk ditindaklanjuti tetapi pada akhirnya terkesan diacuhkan.“DPRD sendiri pernah usulkan soal kebutuhan di Puskemas tetapi aspirasi itu tidak ditindaklanjuti Dinkes, buktinya banyak Puskemas terbangkalai. Padahal sepanjang usulan program dari Dinkes selalu diakomodir DPRD,”tandasnya.(sal)
