HARIANHALMAHERA.COM– pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak periode 2024-2029, khususnya pemilihan Calon Gubernur-Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Maluku Utara dan Calon Bupati-Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) Halmahera Utara terhitung beberapa bulan lagi akan dimulai. Namun, hingga saat ini anggaran pelaksanaan Pilkada sendiri disebut KPU setempat bahwa belum kunjung cair.
Dari total anggaran Pilkada 2024-2029 yang tertuang dalam Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp 40 miliar lebih (Rp 40.024.301.100) ini disebutkan KPU Halut bahwa terdiri dari Rp 27, 8 miliar tanggung jawab Pemda Halut dan sisanya, yakni dana sharing dari pemerintah provinsi Malut sebesar Rp 12,2 miliar.
Ketua KPU Halut, Muhammad Rizal, pun menuturkan bahwa dari total anggaran Pilkada itu baru dicairkan sebesar Rp 1,5 miliar oleh Pemda Halut, sementara dana sharing dari Pemprov Malut sendiri belum cair sama sekali.
“Sampai saat ini (awal 2024) anggaran Pilkada yang baru masuk ke KPU Halut sebesar 1,5 miliar, itu pun dari tanggung jawab Pemda Halut, sementara sisanya belum masuk,”katanya, Jumat (15/3).
Penyelenggara pemilu lanjutnya, tentu berharap anggaran Pilgub dan Pilbup 2024 dapat dicairkan sebelum memasuki hari H pelaksanaan tahapannya sebagai bentuk kelancaran pemilu. “Kami berharap menjelang proses tahapan Pilkada ini, anggaran hibah sudah bisa diproses oleh Pemerintah, agar tahapan ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan,”ujarnya.
Terpisah Kaban Kesbangpol Halut John Anwar Kabalmay, pun mengatakan bahwa anggaran Pilkada Halut Rp 1,5 miliar yang sudah dicarikan itu sebenarnya NPHD tahun 2023, sementara di tahun 2024 ini belum ada pencairan dan sisa-nya akan dikoordinasi lebih lanjut dengan KPU terkait pengajuan permintaan sebesar 40 persen.
“Jadi hibah NPHD pada Pemilu tahun 2024 ini sudah dicairkan pada 2023 lalu, hari ini (jumat) saya sudah berkoordinasi dengan KPU untuk mengajukan pencairan 40 persen,”pungkasnya.(sal)
