HARIANHALMAHERA.COM–Apakah Halut sudah bebas covid? Jawabannya belum. Buktinya dalam sepekan—terhitung Minggu (13/6) sampai kemarin—sebanyak 115 kasus positif covid-19 baru menambah panjang daftar kasus. Dari total 413 kasus, kini naik menjadi 528 kasus. Data itu terungkap dalam rapat tim covid-19 Halut yang dipimpin langsung Pj Bupati Syaifuddin Djuba, Senin (21/6).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Muhammad Tapi Tapi memaparkan jumlah terpapar covid-19 sebanyak 528 orang. Pasien sembuh sebanyak 415 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 9 orang. “Untuk kasus aktif sebanyak 104 orang yang terdiri dari karyawan PT NHM sebanyak 85 orang dan warga Halut sebanyak 19 orang,” ungkapnya.
“Untuk 19 kasus warga Halut, tersebar di Kecamatan Kao Teluk sebanyak 5 orang, Kecamatan Malifut 15 orang, Kecamatan Kao 7 orang, Kecamatan Kao Barat 4 orang, Kao Utara 3 orang, Tobelo Tengah 6 orang, dan Kecamatan Tobelo sebanyak 13 orang,” sambungnya.
Muhammad juga menyebut, program vaksinasi covid-19 juga masih jauh dari target yang diberikan sebanyak 28.787 dosis. Menurutnya, sampai saat ini baru sebesar 22 persen sasaran yang sudah menerima vaksin. “Sasaran terendah ASN. Kemudian perusahaan swasta. Ini akibat banyak hoaks sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, termasuk ASN terhadap vaksin,” ujarnya.
Diketahui, rapat yang dikhususkan untuk menyikapi kondisi terkini pandemi covid-19 yang cenderung meningkat di Indonesia, termasuk di Halut, selain dihadiri Pj Bupati Syaifuddin Djuba dan Pj Sekda EJ Papilaya, juga turut dihadiri Dandim 1508 Tobelo diwakili Mayor Inf Rusmin Nuryadin, Kapolres Halut diwakili Kasat Binma Iptu Nimrod Muman, Direktur RSUD Halut dr Irwanto Tandaan, Kepala Lab RT-PCR Drs Jubhar C Mangimbulude MSc Phd, dan sejumlah pejabat eselon II Pemkab Halut.
Menanggapi permasalahan yang ada, Pj Sekda EJ Papilaya menyampaikan rapat ini dilaksanakan untuk merevisi kembali langkah dan strategi penanganan di lapangan. Ia menekankan, Peraturan Bupati (Perbub) terkait prokes harus disosialisasikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. “Termasuk sanksi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Soal ASN, Dinkes harus segera bikin jadwal vaksinasi,” kata Papilaya.
Papilaya juga meminta, semua OPD untuk memasang baliho terkait langkah pencegahan covid-19 dengan menerapkan 5M. “Jangan pernah merasa cukup sampai covid ini selesai. Kita harus ingatkan lagi semua desa. Karena desa mempunyai dana dalam penanganan covid tersebut. Kita haru bergerak dengan langkah sweeping masker,” ujarnya.
Sementara, Direktur RSUD Tobelo dr Irwanto Tandaan menyampaikan terkait sarana dan prasarana ruang isolasi pasien covid-19. Dia menyebut bahwa tempat tidur di rumah sakit yang tersedia sebanyak 17 unit, terbagi dalam 8 ruangan isolasi bertekanan negatif dengan kondisi ruangan yang berbeda. “Melihat kondisi yang ada, memang perlu antisipasi. Harus ada tempat alternative. Karena kedepan kebutuhan yang dibutuhkan harus diimbangi dengan tenaga medis yang dibutuhkan,” ujarnya.
Irwanto mengusulkan untuk menyiapkan tenaga medis dalam menangani Covid-19. Karena sekarang ini RSUD kekurangan tim medis. “Ini sangat penting jangan sampai kedepan kita kewalahan jika banyak pasien yang masuk,” sambungnya.
Di sisi lain, Kepala Lab RT-PCR Drs Jubhar C Mangimbulude MSc Phd, menyebut hadirnya lab RT-PCR sangat membantu dalam mendeteksi masyarakat terdampak covid. Menurutnya, total sampel yang sudah diperiksa sebanyak 670 sampel. “Soal bahan kimia itu mahal, tetapi kami akan terus dalam pelayanan. Hari ini kami berterima kasih kepada Litbangkes yang telah membantu kami dengan memeriksa 5.006 sampel dan itu sudah dilaksanakan,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, sempat disinggung soal anggaran oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dr Devie Bitjoli. Hanya saja, pembahasan anggaran ini hanya menyebut soal refocusing tanpa menyebut berapa banyak anggaran penanganan covid selama ini dan berapa yang sudah terpakai. Termasuk anggaran penanganan covid-19 tahun ini.
“Untuk vaksinasi kami harapkan agar kita dapat melihat kondisi yang ada, sehingga semuanya dapat terselesaikan. Karena penanganan covid ini memiliki anggaran khusus, sehingga penanganannya harus serius,” katanya.
Diketahui, sejak tahun lalu, jumlah anggaran penanganan covid-19 tidak pernah diketahui secara pasti. Berapa anggaran yang dialokasikan APBD, berapa refocusing, berapa anggaran yang bersumber dari desa, termasuk realisasi penggunaan anggarannya.
Mengakhir rapat, Pj Bupati Halut Syaifuddin Djuba mengatakan bahwa pemerintah harus mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat. Caranya terus melakukan edukasi covid, perlu antisipasi yang ekstra, tetap sabar, dan tetap bekerja sama.
“Marilah kita semua membuat jadwal dalam pelaksanaan vaksinasi secara serentak atau merespon kepada dinas masing-masing. Dengan demikian kita harus cari solusi yang terbaik, sehingga ada progres, utamanya ASN menjadi figur atau panutan bagi masyarakat dalam program vaksinasi,” tuturnya. (cw/fir)
Respon (1)