HARIANHALMAHERA.COM–Bencana banjir yang terjadi di Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulay Taliabu (Pultab) langsung direspon cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepala BNPB Doni Monardo yang kemarin menunjungi Malut bersama Menko PMK Muhadjir Efefendy dan Menkes dr Terawan Agus memastikan akan segera menurunkan tim untuk melihat kerusakan di lapangan. “Tim yang diturunkan ke Mootai, akan segera dikirim ke sana,” singkat Doni.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Malut, Fachrudin Tukuboya menduga salah satu penyebab bencana banjir di Desa Waitina, Kecamatan Mongoli Timur, Sula dan di Taliabu Sabtu (4/7) pekan kemarin, karena adanya kerusakan hutan akibat perambahan hutan dan penambangan. “Karena di sana ada perusahaan kayu. Indikatornya kalau misalkan di laut pada saat hujan warna air sudah banyak berubah berarti hutanya rusak,” ungkapnya.
Karena itu, DLH juga menurunkan tim untuk menginvestigasi penyebab banjir di dua Kabupaten tersebut. Saat ini, dia sudah memerintahkan DLH di dua Kabupaten tersebut untuk melakukan investigasi awal.
Dikatakan, karena ini bersifat praduga, maka tim yang ditugaskan akan mengecek kebenaran informasi yang meliputi siapa pelakunya dan ada berapa perusahaannya. Apabila dalam investigasi kemudian menemukan unsur pelanggaran, maka Pemprov akan menurunkan tim penegak hukum dari DLH baik di Provinsi maupun di dua Kabupaten tersebut.
“Kalau terbukti pasti ada sanksinya. Bencana banjir di Sula itu ada indikasi, itu pasti dan kalau untuk hujan udah beberapa kali terjadi, berarti hutanya sudah pasti sedikit terganggu. Tapi itu perlu ada investigasi, DLH Provinsi akan meminta laporan dari DLH Kabupaten/Kota untuk melakukan pengecekan di perusahaan apa, kita tanya dulu. Supaya kalau ada tindakan langsung tepat sasaran,” tegasnya.
Menurut informasi warga, memang ada perusahaan kayu di Desa Waitina, karena itu pihaknya juga akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan investigasi mendalam.
“Saya sudah bentuk tim melalui SK kita, rencanaya minggu-minggu depan, supaya kita juga dapat datanya real maka utamanya kita akan menunggu data dari Kabupaten/Kota dulu sehingga ada bahan buat kita melakukan evaluasi, melakukan kajian supaya ini bisa secara tepat kita tangani. Saat ini datanya belum masuk,” jelasnya.
Mengenai Taliabu sendiri menurut dia, memang di lapangan kondisinya alluvium atau tanah yang dapat menampung air hujan yang tergenang. Namun drainasenya juga kurang bagus. Disamping ada dugaan kegiatan pertambangan yang berkonsekwensi pada saat terjadi hujan. “Makanya saya sudah berkoordinasi dengan pihak Adidaya Tangguh. Mereka juga punya kewajiban untuk melaporkan ke kita terkait dengan masalah pengelolaan lingkungan. Tapi kita belum bisa pastikan apakah ini akibat dari kegiatan pertambangan atau tidak, kita harus cek ke lapangan dulu. Paling dua minggu ini lah,” terangnya.
Mengenai dampak kerusakaan yang saat ini dialami warga di dua Kabupaten itu. Fachrudin mengaku sudah berkoordinasid engan BPBD Malut. “Skalanya memang belum terlalu banyak, belum terlalu besar, kan nanti kita hitung dampak kerusakan dari banjir itu seperti apa. Rumah-rumahnya ada berapa, korban jiwa ada apa nggak, nanti kalau kita udah dapat data pasti nanti kita dan BPBD akan bersama-sama menanganinya, nanti teman-teman juga bisa ngecek di Kabupaten/Kota dan BPBD Provinsi nanti apa yang akan dilakukan,” ujarnya. (lfa/pur)
