HARIANHALMAHERA.COM— Meski sempat viral di sosial media pertaruhan nyawa para guru dan siswa SMK Negeri 1 Kawata, namun Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba tampaknya belum memberikan respon prioritas.
“Itu kan bencana alam. Akan ditindaklanjuti. Saya akan cek lagi besok ya,” kata AGK, sapaan gubernur di kediamannya, Sabtu (7/3).
Sikap santai itu disesali Rifandi Umaternate selaku Ketua Himpunan Pelajar mahasiswa Kawata (HPMK). Dia bahkan mengungkapkan, pernah meminta hearing dengan gubernur, namun niat mereka diabaikan.
“Padahal pengurus HPMK hendak menagih janji gubernur saat kunjungan kerja di Desa Kawata yang didampingi anggota Deprov Amin Drakel, waktu lalu,” kata Rifandi.
“Saat itu gubernur mengaku jembatan penghubung sekolah itu menjadi tanggungjawabnya. Gubernur bahkan berjanji akan membangun jembatan tersebut. Namun ternyata hanya janji politik. Saat itu menuju pilgub,” sambungnya.
Baca Juga: HPMK Kepulauan Sula Tolak Pencalonan Semua Cakada
Persoalan jembatan penghubung ini sudah sejak lama. Kebutuhan ini kembali meuncul ke permukaan pasca banjir pada hari terakhir ujian sekolah, Kamis (5/3). Video beredar, siswa dan guru mempertaruhkan nyawa menyeberangi arus sungai yang deras.
Hanya saja, video viral yang berdurasi 1,17 menit itu disebut kejadian lama yang diunggah kembali disaat bencana banjir menerjang beberapa wilayah. Pasalnya, pada Jumat (6/3) tidak ada banjir di Desa Kawata.
“Setelah dicek, polisi mengatakan tidak ada banjir di sungai itu,” kata Kabid Humas Polda Malut AKBP Adip Rojikan dikutip dari detikcom, Sabtu (7/3).
Berdasarkan penelusuran, Adip mengatakan video tersebut merupakan kejadian lama. Warga mengunggah video itu ke media sosial agar Pemprov setempat membangun jembatan, sehingga akses siswa SMK ke sekolah dan warga ke kebun tidak terhambat saat musim hujan atau banjir.
Di sisi lain, Kepala SMK Negeri 1 Desa Kawata Kecamatan Mangole Utara Timur Rusmin Sapsuha mengungkapkan, jembatan penghubung menuju sekolah itu sangat memprihatinkan. Apabila hujan lebat kemudian banjir, siswa tidak bisa sekolah.
“Memang diharapkan ada perhatian pemerintah kabupaten Kepulauan Sula, Pemprov Malut, dan pemerintah pusat,” pintanya.(lfa/fir)
Respon (1)