HARIANHALMAHERA.COM–Salah satu tugas terberat yang diemban Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Terpilih, Fifian Adeningsih Mus-M Saleh Marasabessy (FAM-SAH) adalah bagaimana menurunkan jumlah kasus stunting di sana.
Sebab, berdasarkan riset kesehatan daerah (rikesda) tahun 2020, angka kasus stunting di Sula tertinggi di Malut yakni 26,6 persen. Disusul Haltim dengan angka 22,6 persen dan Halmahera Barat (Halbar) 17,9 persen. “Riskesda tahun 2018, stunting di Malut mencapai 31,4 persen, sementara target nasional 2017 tidak lebih dari 17 persen,” terang Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Malut dr Alwia Assagaf.
Untuk memperoleh data stunting, maka pemerintah Kelurahan/Desa harus mengaktifkan Posyandu. “Dengan begitu data stunting dapat diketahui secara riil karena kegiatan posyandu dilakukan setiap bulan,” katanya.
Disebutkan, untuk Malut ada empat lokus stunting yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui kementrian Kesehatan (Kemenkes) diantarnya Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) tahun 2018, Kepsul tahun 2019 serta Halmahera Timur (Haltim) dan Halmahera Tengah (Halteng) tahun 2020.
Dengan penetapan oleh Kemenkes ini daerah harus melakukan delapan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. Diantaranya merevitalisasi posyandu karena dari sanalah semua data status gizi balita berasal.
Kemudian partisipasi aktif masyarakat di posyandu dapat menurunkan angka stunting kerna dapat diketahui secara dini dan segera dilakukan penanganan.
“Selain itu edukasi ke masyarakat untuk memperhatikan asupan gizi mulai remaja puteri sebagai calon ibu, ibu hamil sampai bayi balita,” tukasnya sembari mengatakan dalam RPJMN 2024, target penurunan stunting harus di angka 14 persen.(lfa/pur)
