HARIANHALMAHERA.COM– Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, mencatat realisasi pendapatan APBD Provinsi Malut sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar Rp1.093,25 miliar telah didominasi oleh komponen dana transfer. Hal itu disampaikan Perwakilan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Malut, Achmad Syaiful Mujab dalam acara Torang Pe APBN Edisi Bulan Februari 2023 Kementerian Keuangan Provinsi Malut.
“Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar Rp295,11 miliar atau 8,64% dari target. Sedangkan belanja telah terealisasi sebesar Rp1.214,36 Miliar atau 7,2 persen dari pagu APBN, sehingga APBN sampai dengan periode ini mengalami defisit sebesar Rp919,25 Miliar (6,85% dari pagu),”katanya, senin (27/2).
Sementara kinerja pendapatan wilayah Malut sampai dengan 31 Januari 2023 menurutnya, telah mengalami kenaikan sebesar Rp119,99 miliar atau 68,52% (yoy). Kenaikan ini didominasi oleh peningkatan pajak penghasilan non migas sebesar Rp125,20 miliar atau 140,87% (yoy).
Pada sisi belanja lanjutnya, realisasi belanja di Provinsi Malut sampai dengan Januari 2023 untuk belanja Kementrian lembaga mengalami kenaikan sebesar Rp12,8 Miliar atau 9,43 persen (yoy). Hal tersebut didukung oleh kenaikan belanja barang dan belanja pegawai masing-masing sebesar Rp8,37 miliar atau 26,72% dan Rp3,53 Miliar atau 3,90% (yoy). Adapun Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), sampai dengan Januari 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp126,27 Miliar atau 13,44% (yoy).
“Peningkatan ini didorong oleh kenaikan realisasi DBH sebesar Rp376,92 Miliar atau 337,24% (yoy),”ujarnya.
Dia menambahkan, beralih ke sisi APBD regional Malut, realisasi pendapatan daerah sampai dengan Januari 2023 adalah sebesar Rp1.093,25 Triliun (8,40% dari pagu), belanja daerah Rp185,79 miliar (1,32% dari pagu), dan pembiayaan daerah sebesar Rp98,65 Miliar. Sehingga, Akumulasi SiLPA dihasilkan sebesar Rp1.006,11 miliar.
“Lebih rinci, realisasi PENDAPATAN APBD Provinsi Malut sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar Rp1.093,25 miliar didominasi oleh komponen dana transfer. Sedangkan, realisasi belanja APBD Provinsi Malut sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar Rp185,79 miliar didominasi oleh komponen belanja operasi. Sedangkan komponen TKDD sampai dengan 31 Januari 2023 telah disalurkan kepada Pemerintah Daerah di regional Malut sebesar Rp1.065,84 miliar. TKDD tersebut terdiri dari realisasi DBH sebesar Rp376,92 Miliar dan DAU sebesar Rp688,91 Miliar,” tandasnya.
Mujab juga memaparkan bahwa dari sisi pendapatan, pada sisi PAD sampai akhir Januari 2023, realisasinya masih diangka 1,24% dari target. Komponen pajak daerah dan retribusi daerah masih terealisasi sebesar 2,78% dan 0,24% dari target sehingga perlu adanya perhatian khusus.
“Untuk itu, pada awal tahun anggaran 2023 ini, pemda perlu melakukan evaluasi terhadap capaian PAD pada sisi pajak dan retribusi daerah untuk menemukan penyebab tidak tercapainya PAD pada tahun-tahun sebelumnya serta solusi/perbaikan untuk TA 2023,”jelasnya.(Ifa)
