HARIANHALMAHERA.COM–Dana Desa (DD) yang tidak fokus pada karya tuna desa dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2020, dapat direvisi. Ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penggunaan Dana Desa (DD) dan edaran Menteri Desa nomor 8 tahun 2020.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Maluku Utara, Samsudin Banyo, mengatakan sesuai hasil vidio conference (Vicon) dengan Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar, ditegaskan bahwa DD harus fokus pada karya tuna desa dan penanganan Covid-19.
Untuk upaya penanganan Covid-19, kata Samsudin, meningkatkan daya tahan tubuh warga desa. Kemudian mengantisipasi warga desa yang datang dari luar kota, provinsi, negeri, atau bahkan dari desa lain. Antisipasinya berupa isolasi mandiri selama 14 hari.
Sedangkan desa yang berada di wilayah pandemi, kata dia, harus mengantisipasi dengan cara menyemprotkan cairan desinfektan di ruang publik hingga balai desa. Karena DD bisa digunakan untuk keperluan penyemprotan, baik di tempat umum, tempat ibadah, maupun balai desa. “Jangan di rumah kepala desa,” tandasnya.
Selain itu, lanjut dia, Karya Tuna Desa juga jangan hanya terfokus pada infrastruktur. Sedangkan penggunaannya harus melibatkan kelompok miskin, pengangguran dan kelompok marjinal lainnya. “Upahnya juga harus diberi setiap hari. Jangan mingguan, supaya bahan makanan bisa dibeli,” tuturnya.
Saat ini, Samsudin mengaku sedang berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait implementasi kebijakan di masing-masing daerah. “Karena pelaksanaannya lebih pada domain masing-masing daerah, yang tentunya dilakukan sesuai prosedur. Semua tetap merujuk pada kentuan,” jelasnya.(lfa/Kho)
