HARIANHALMAHERA.COM–Usulan penundaan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) yang telah disampaikan Pemprov Malut ke Kementrian Agama (Kemenag) langsung ditindaklanjuti DPRD Provinsi.
Mereka pun berencana membentuk tim untuk menelusuri kendala pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu penyebab diusulkannya penundana STQ.
Ketua DPRD Kuntu Daud mengatakan pembentukan tim ini dilakukan mengingat anggaran untuk iven nasional itu sudah diploting sesuai rencana pelakasanaan Juli mendatang. “Kalau diundurkan sampai Oktober kira – kira apa yang masih kurang dan kekuarangannya di mana,” katanya.
Jikalau alasan infrastruktur yang belum selesai, masalahnya bukan di Instansi teknis namun lebih kepada Gubernur yang tidak tegas. “Jadi gubernur harus tegas ke dinas terkait menyangkut dengan penyelengaraan STQ”,ungkapnya.
Politisi PDIP ini mengatakan, jika ingin dihelat bersamaan dengan HUT provinsi, kenapa rencana ini tidak disampaikan sejak awal sebelum pembahasan anggaran. “Pengnggaran STQ samapi bulan Juni kalau sampai bulan depan kira- kira dia pe evaluasi anggaran bagaimana lagi penggunaan anggaran “,ungkapnya.
Makanya, DPRD akan membentuk tim gabungan antara komisi II dan komisi III gabungan komisi untuk turun cek langsung di lapangan kira- Kiara sampai dimana progres pekerjaannya.
“Kalau alasan ulang tahun bukan, sedangkan kita punya anggaran kan batas sampai bulan Juni kenapa dia lari sampai kesana makanya permerintah harus kasi alasan dulu musti tunggu penjelasan dari dorang “,jelasnya.
Menanggapi itu, kepala Bappeda Salmin Janidi mengungkapkan, STQ ini dihaidri 34 Provinsi termasuk Malut. untuk itu alasan penundaan yang paling utama itu pemerintah Arab Saudi membuka peluang untuk keberangkatan haji tahun ini di 2021 yang bertepatan Juni – Juli. Tentunya kesibukan pemberangkatan jamaah haji akan menjadi kesibukan tersendiri bagi pemerintah provinsi.
“Kalau mengurusi jamaah haji maka seluruh pemerintah daerah melakukan konsentrasi karena itu bukan biro kesra urus saja, pemerintah daerah dilepas oleh bupati/ walikota dilepas oleh gubernur”,katanya.
Disisi lain, berdasarkan komunikasi gubernur dengan pihak Kemenag, persemian Masjid Raya Sofifi oleh Presiden RI dalam perencannanya akan dilakukan Oktober. “Kalau di bulan itu presiden resmi berarti kita barengkan dengan STQ Nasional supaya karena namanya resmi dulu kan baru di pakai”,tuturnya.
Meski begitu, ini masih dalam fase permintaan dari Pemprov ke pemerintah pusat. Soal infrastruktur, sebenarnya bagian dari akumulasi kegiatan-kegiatan dalam rangka persiapan.
Dikatakan,memang betul dana ada tetapi membangun infrastruktur ini perencanaan harus matang “Betul dana ada, tapi torang bangun infrastruktur bukan beli kacang di Kios makan langsung habis. Kita membutuhkan perencanaan yang matang ini bukan bikin rumah kabong, tidak boleh asal bangun”,tegasnya.
Agar tidak mengecewakan para pihak termasuk tuan rumah, tentu menyiapkan sebaik mungkin dengan sarana dan prasarana yang disediakan melalui penganggaran.
“Jadi bukan kita Ragu- ragu dengan penyelenggaraan di Juli, tapi ada pertimbangan – pertimbangan lain yang tentunya ini masih dalam usulan ke kementrian.
Kalau memang kementrian menetapkan tetap di bulan Juli kita panitia juga tidak keberatan kita kembalikan semua ke kementrian karena ini hajat pemerintah pusat tapi tuan rumah diserahkan ke daerah masing – masing.mana yang menjadi keputusan pemerintah pusat disitulah tempat penyelenggaraan STQ”,jelasnya.
Dia mengaku hingga saat ini belum ada respon dari Kemenag terkait surat permohonan audence untuk menunda STQ. “Kita sudah siapkan kebutuhan – kebutuhan yang akan di presentasikan pada saat audance mulai daeu persiapan sampai rencana penyelenggaraan,” tambah Salimin.(lfa/pur)
