HARIANHALMAHERA.COM–Pembangunan tiga pelabuhan di provinsi Maluku Utara (Malut) oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub) yang akan dimulai tahun depan menyerap anggaran yang tidak sedikit.
Total APBN yang digelontorkan Kemenhub untuk membangun Pelabuhan Matui dan Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) serta Pelabuhan Umum di Sofifi ini mencapai Rp 200 M.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Armin Zakaria merincikan, anggaran untuk pembangunan pelabuhan di desa Matui Jailolo sebesar Rp 70 miliar, kemudian pelabuhan Jailolo sebesar Rp 50 miliar. “Jadi total anggaran dua pelabuhan itu 120 miliar,” jelasnya.
Armin mengatakan, karena kedua Pelabuhan dalam satu kawasan terintegrasi sehingga Pemkab Halbar lanjut dia pun telah menyiapkan lahan seluas 7 hektar untuk kedua pelabuhan tersebut.
Sementara untuk pembangunan pelabuhan di Sofifi sendiri menelan anggaran sebesar Rp 80 miliar. Pelabuhan Sofifi nanti merupakan pelabuhan umum yang sama seperti dermaga di pelabuhan di Ahmad Yani Ternate. “Status pelabuhan nanti belakangan,” katanya.
Terkait lahan pe,bangunan dermaga Sofifi, menurutnya awalnya dikelola pihak Darko dengan status hak guna usaha (HGU). Namun, lahan itu kini dikembalikan ke negara setelah masa berlaku HGU berakhir dan menjadi status lahan negara sehingga membutuhkan dokumen legalitas lahan .
Dikana, kata dia saat ini Kanwil BPN Provinsi dan Disperkim memproses lahan tersebut. “Karena tinggal dokumen lahan saja tim sedang proses dokumen lain semua sudah selesai”,katanya.
Menurutnya, penggunaan lahan pembangunan Pelabuhan sofifi sekitar 15 hektar .Meski begitu, Pemprov berencana pelepasan perluasan lahan 60 hektar yang nantinya digunakan tempat penumpukan lapangan kontener, perkantoran, pergudangan, terminal ruang tunggu dan lain- lain “Rp 80 miliar ini hanya dibangun dernaganya saja, nanti dermaga klir baru bangun didarat,” beber Armin.
Dikatakan, semua penyiapan dokunen perencanaan pembangunan semua disiapkan kementrian ternasuk pembangunan, Pemprov hanya menyiapkan dokumen lahan dan dokumen lingkungan. “Pemprov diminta dokumen lahan dan akses jalan menuju pelabuhan.” jelasnya.
Sementara itu, rencana Pemkab Halbar membangun pelabuhan penyeberangan Feri di Desa Galela, Jailolo tahun ini, kembali ditunda.
Ini lantaran sampai saat ini rencana tersebut belum tersedia dokumen pendukung, seperti Survei Investasi Desain (SID), pembebasan lahan dan lain-lainnya.
Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Perairan (Kasi LLASDP) pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kemenhub perwakilan Malut, Hamka Husen mengaku ada usulan pembangunan pelabuhan penyeberangan Jailolo. “Bahkan kami (BPTD) bersama Pemda, DPRD Halbar dan UPP Jailolo sudah turun melihat lokasi di Desa Galala,” ungkapnya.
Tapi dari hasil peninjauan kemarin bukan menjadi satu patokan pelabuhan penyeberangan akan dibangun di lokasi tersebut apabila sudah disetujui oleh Kemenhub. “Karena harus melalui SID, dan sampai saat ini belum juga mendapatkan dokumen SID,” kata Hamka.
Dia pun mengaku mendapat informasi dari salah satu anggota DPRD Halbar bahwa penyusunan SID sudah dilakukan lelang, dan sehari dua ke depan baru dilakukan survei ID (Investasi Desain). “Dari hasil SID yang dilakukan baru bisa dipastikan apakah lokasi (Desa Galala) itu layak atau tidak untuk dibangun,” ujarnya.
Dia mengaku BPTD juga sebelumnya telah mengusulkan pembangunan jembatan penyeberangan di Galala, tetapi karena tidak memiliki dokumen pendukung maka dipending Pusat.
“Bila ada dokumen pendukung yang diajukan Pemkab Halbar, maka kami (BPTD) akan mengusulkan kembali, tapi bila kita usulkan sekarang belum pasti akan dianggarkan untuk tahun depan,” tutup Hamka.(lfa/par/pur)
