HARIANHALMAHERA.COM–MUNCULNYA kasus positif Covid-19 di PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), menjadi
perhatian serius DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut).
Dewan provinsi (Deprov) meminta kasus yang terjadi di NHM ini harus menjadi perlajaran bagi Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 (GTPP) Covid-19 baik tingkat provinsi maupun daerah, agar melakukan
kontrol khusus terhadap aktifitas karyawaan di perusahaan tambang.
Anggota Komisi III Deprov Malut, Sukri Ali mengatakan, diperlukannya pengawasan khusus dikarenakan sebagian besar karyawan berasal diluar Malut bahkan ada juga dari negara dimana wabah tersebut pertama kali muncul.
”Maka ada perhatian khusus masuk keluar orang terutama dari zona merah, maka gugus tugas harus memberikan perhatian khusus,” ucap politisi Hanura yang baru saja dilantik menggantikan Anghany Tanjung ini.
Dia menilai, ditemukannya puluhan karyawan NHM yang positif Covid secara tiba-tiba ini bukti dari kecolongan yang dilakukan GTTPC Covid-19. Bagaimana tidak, awal kasus terkonfirmasi positif ini justeru dikatehaui setelah diklarifikasi oleh GTTP Covid-19 Sulawesi Utara (Sulut).
”Kami berhadap pada Pemprov Malut harus tegas pada perusahaan tambang, karena ini menyangkut dengan wibawah pemerintah,”tegasnya.
Ia juga mempertanyakan soal berbedaan data pasien terkonfirmasi postifi di yang disampaikan GTPPC Malut dengan yang diumumkan pihak NHM. Dimana, NHM sendiri menyampaikan total ada 38 karyawnanya yang positif, namun oleh GTPPC justeru menyebutkan ada 24 kasus.
“Kita minta itu tim gugus segera ambil langkah koordinasi dengan pihak perusahaan sehingga publik tidak bingung dengan data. Dan data harus dibuka karena publik juga mengetahui sehingga publik tidak berperesepsi lain,”pintanya.(lfa/pur)
