HARIANHALMAHERA.COM–Pembangunan infrastruktur penunjang iven Seleksi Tilwatail Quran (STQ) di Sofifi ternyata masih menyisahkan masalah yang belum tuntas. Salah satunya ganti rugi lahan pembangunan Masjid Raya Sofifi yang belum dilunasi.
Ini disampaikan langsung Ketua Komisi III DPRD Malut Zulkifli Hi Umar. Kepada wartawan dia mengaku hari ini pihaknya bersama PUPR, Disperkim dan SKPD terkait akan turun ke lokasi untuk memastikan kesiapan insfrastruktur penunjang STQ termasuk ganti rugi lahan ini.
“Kita juga akan cek soal lahan yang hingga saat ini belum juga diselesaikan. Kita akan tanya ke pihak rekanan, apakah belum adanya penyelesaian lahan berpengaruh pada proses pembangunan atau tidak,” katanya.
Namun, Sekprov Samsudin A Kadir Sekda mengatakan, lahan yang belum diselesaikan ganti rugi itu berada didepan masjid raya bukan didalam pembangunan masjid. “Kepala Bapeda yang akan melakukan pertemuan untuk penyelesaian. Semoga tidak ada kendala,” katanya.
Komisi III sendiri menilai pembangunan infrastruktur penunjang STQ ini berjalan lamban. Bahkan, ada beberapa pekerjaan yang sudah diutender tapu belum jalan. Seperti pembangunan perumahan PNS tahap III, drainase, penataan kawasan, akses jalan ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir)
Dari semua item kehiatan itu, yang paling berat adalah Masjid Raya. Sesuai presentasi dari PUPR, pekerjaan masjid yang oleh Gubernur dinamakan Syaifiatulkhairaat ini baru 5,2 persen dengan kontrak kerja hingga desember.
Jika melihat dari laporan PUPR, Zulkifli mengaku pekerjaan masjid raya tidak akan tuntas pada hari H pelaksanaan STQ yakni Oktober. Namun begitu, suda bisa dipakai untuk pelaksanaan STQ. “Karena yang dikejar untuk finising di bagian depan dan areal masjid,” katanya.
Disebutkan, juga ada juga pekerjaan lain namun lokasinya berbeda beda sehingga tidak masalah. Namun, berkaca dari pengalaman dimana banyak proyek PUPR yang mengalami keterlambatan, Zulkifli mewanti-wanti hal itu tidak terjadi di proyek penting ini. “Kebiasaan lama jangan dipakai, karena ini merupakan harga diri masyarakat maluku utara sebagai tuan rumah STQ,” tegasnya.
Komisi III juga mengingatkan soal pentingnya pencairan anggaram. Jangan sampai progres pekerjaan berjalan lambat karena keterlambatan pencairan anggaran. Apalagi, anggaran pelaksanaan STQ sangat besar yakni mencapai Rp 260 miliar.
“Kami minta pak Sekda dan Kepala keuangan harus mengatur dengan baik, karena rekanan tidak mungkin bekerja tanpa ada uang muka, jadi uang muka sangat penting dicairkan untuk memperlancar pekerjaan,” pintanya.
Sekprov sendiri dalam rapat dengan komisi III, Disperkim, PUPR dan Bappeda mengaku mendorong Komisi III turun turun ke lokasi proyek dan menekankan pihak rekanan yang melaksanakan pekerjaan bisa lebih cepat lagi.
Sebab, rata-rata pembayaran belum masuk permintaan kedua, masih uang muka. “Kita berharap kontraktor bisa lebih cepat, kalau memang di SIPD memang kendala disitu. Misalnya masjid raya sempat tertunda tapi sudah jalan lagi,” ujar Sekda.
Samdudin juga mengakui dari sejumlah kegiatan fisik itu, hanya perumahan PNS tahap III yang masih belum jalan. Sejauh ini memang tidak ada masalah hanya saja pembangunan 98 unit rumah ini baru selesai ditender “Jadi memang kalah start disitu (Tender),” akunya.
Dalam rapat itu sudah dilaporkan bahwa saat ini jumlah rumah yang ada bisa menampung 1.800 orang. Sementara jumlah peserta SQT yang datang diperkirakan 1.300. “Kalau ditambah 98 rumah lagi karena satu rumah dua kamar maka kita masih 300 lebih lagi sehingga lebih dari 2.000,” urainya.
Untuk pembangunan masjid Raya yang sesuai kontrak berakhir November, diharapkan secepatnya bisa dipakai. “Kita berharap bisa selesai,” pintanya. (lfa/pur)
