HARIANHALMAHERA.COM– DPRD Maluku Utara melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur Maluku Utara, ternyata menemukan masalah besar di dalam LKPJ gubernur tahun anggaran 2022.
Pansus pun menyebutkan bahwa titik keselahannya ada pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Malut yang dalam menyusun LKPJ tidak melakukan konfirmasi dengan baik kepada Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Alhasil, data Bappeda bertolak belakang dengan angka keuangan Pemprov Malut di BPKAD.
Ketua Pansus LKPj 2022, Wahda Zainal Imam, mengatakan bahwa pansus temukan ada masalah besar dalam LKPJ salah satunya pada pendapatan pada tahun 2022 yang tercatat sebesar 3 triliun lebihm ternyata ada selisi yang berbeda antara data Bappeda dengan BPKAD.
“Ada masalah besar yang kami temukan dimana Bappeda mengimput data dari OPD untuk LKPj ternyata data keuangan tidak di input secara baik sehingga data keuangan di LKPj gubernur dan data data keuangan bertolak belakang lebih jauh,”katanya, senin (10/4).
Pansus LKPj lanjut Wahda, tentu meminta kepada Bappeda untuk segera memperbaiki pengimputan data terkait keuangan daerah pada tahun 2022, karena mereka tidak mendiskripsikan data dari keuangan secara baik mengakibatkan kesalahan besar data yang ada di LKPJ dan data yang disampaikan kepada BPKAD.
“Tidak ada singkronisasi sehingga sangat jauh berbeda, dimana kesalahan dan selisih angka keuangan OPD itu kesalahan di Bappeda, karena Bappeda yang buat LKPj itu,”ujarnya.(Ifa)
