HARIANHALMAHERA.COM–MESKI dalam sehari angka kasus positif Covid-19 di Maluku Utara (Malut) bertambah rata-rata 100 kasus, namun begitu ada kabar gembira terkait perkembangan pasien yang sembuh.
Kemarin, Malut mencatat angka kasus sembuh tertinggi dalam sepekan terakhir.
Berdasarkan laporan harian Covid-19 yang dirilis Dinas Kesehatan (Dinkes) Malut, jumlah pasien sembuh pada Selasa kemarin sebanyak 108 orang. Mereka yang sembuh terbanyak dari Kota Ternate dengan jumlah 51 orang, disusul Halmahera Timur (Haltim 23 orang, pulau Taliabu 15 orang dan 5 orang dari Kota Tidore Kepulauan (Tikep)
Sementara itu, instruksi Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) kepada seluruh kepala daerah untuk mengaktifkan posko PPKM Mikro di tingkat Desa hingga RT, ternyata belum dilaksanakan sama sekali.
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pusat mencatat, Malut merupakan satu dari 20 provinsi yang masih mengabaikan pembentukan dan pelaporan kinerja posko desa dan kelurahan. Padahal keberadaan posko penting dalam upaya penanganan Covid-19.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan tingkat pelaporan kinerja posko di 20 Provinsi tersebut masih tergolong rendah. Bahkan tidak mencapai 10 persen.
Padahal, Wiku mengaku sebelumnya sudah meminta kepada seluruh Gubernur di 20 provinsi tersebut untuk segera melakukan perbaikan tegas di wilayah masing-masing. “Minggu lalu sudah saya sampaikan untuk segera membentuk posko. Yang mana di minggu ini belum ada tanda-tanda penambahan posko terbentuk,” ujar Wiku, dalam konferensi pers sebagaimana yang dilansir dari laman merdeka.com, Selasa (13/7).
“Jangan menunggu sampai kasus di wilayahnya kritis untuk dapat sadar akan pentingnya pembentukan posko,” sambung Wiku.
Di sisi lain, Wiku menyebutkan ada tiga daerah yang memberi perhatian pada kinerja posko Desa maupun Kelurahan. Tiga daerah tersebut, yakni, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali. “Lebih dari 50 persen poskonya melaporkan kinerjanya,” sambung dia.
Pihaknya pun mencatat peningkatan pesat pada kinerja posko penanggulangan Covid-19 di Desa maupun Kelurahan. Terutama selama sepekan pelaksanaan PPKM Darurat.
“Kenaikan paling tinggi terjadi pada laporan kegiatan pengawasan keluar masuk wilayah, naik hampir 200 persen. Pembatasan jam malam naik 157,13 persen. serta menutup rumah ibadah pada zona oranye dan merah naik 116,4 persen,” tukas dia.
Kenaikan laporan kinerja posko tersebut, tegas dia harus terus dipertahankan. Mengingat posko bertanggung jawab pada upaya-upaya menekan penularan Covid-19.
Tidak hanya itu, Malut juga tercatat sebagai provinsi dengan prosentase vaksinasi Covid-19 terendah. Berdasarkan data harian persentase vaksinasi Covid-19 yang dirilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diketahui Malut menjadi provinsi terendah capaian vaksinasi covid-19 dengan 31,88 persen. Disusul Sumatera Barat 32,36 persen, Papua 33,84 persen, Lampung 37,24 persen; dan Aceh 38,59 persen.
Sementara Provinsi dengan vaksinasi Covid-19 teratas yakni Provinsi Bali sebanyak 308.393 persen dari target awal. Kemudian pada posisi kedua yakni Kepulauan Riau dengan 240.34 persen, di urutan ketiga ditempati DKI Jakarta sebanyak 143,49 persen. Disusul kemudian oleh DI Yogyakarta 112,9 persen, dan Sulawesi Utara dengan capaian 106,78 persen.
Kemenkes juga menyebutkan Malut masuk dalam daftar lima provinsi dengan capaian dosis kedua vaksinasi Covid-19 paling rendah yakni 16,32 persen. Disusul Sumatera Barat 17,26 persen; Lampung 17,63 persen; Bengkulu 19,03 persen; dan Maluku 19,17 persen.
Sementara provinsi yang berada di peringkat pertama masih diduduki Bali dengan persentase vaksinasi mencapai 103,88 persen. Selanjutnya DKI Jakarta dengan 63,84 persen, DI Yogyakarta 58,99 persen; Jawa Timur 42,56 persen; dan Kepulauan Riau 42,11 persen.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, di tengah lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air, jumlah tenaga kesehatan (Nakes) yang ada saat ini sangat terbatas. Pemerintah sangat membutuhkan tambahan dokter dan perawat untuk menangani pasien Covid-19. “Kita kekurangan sekitar 2.200-2.900 dokter,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (13/7).
Budi mengatakan, untuk perawat, saat ini ada kekurangan setidaknya 20 ribu orang. “Kita membutuhkan sekitar 16-20 ribu perawat,” katanya.
Mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengungkap, ada 3.900 dokter yang saat ini sedang menyelesaikan internship alias magang. Pihaknya mengaku akan mempercepat proses administrasinya sehingga bisa langsung turun ke lapangan membantu pasien Covid-19.
“Tenyata akan ada 3.900 dokter yang akan selesai internship nah ini akan kita percepat seluruh proses administrasinya, sehingga mereka bisa masuk ke rumah sakit untuk bisa merawat pasien Covid-19,” ungkapnya.
Kemudian untuk perawat, Budi mengatakan saat ini sudah ada 19 ribu perawat yang sudah lulus uji kompetensi. Saat ini, pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) agar lembaga yang dipimpin Nadiem Makarim tersebut bisa mempercepat para perawat yang belum lulus uji kompetensi. “Agar kita bisa mengakselerasi teman-teman perawat bisa masuk ke lapangan (menangani pasien Covid-19-Red),” pungkasnya. (lfa/mdc/cnn/jpc/pur)
