Maluku UtaraNasionalPemprov

Malut Masuk Kategori 3 Besar Tekan Inflasi, Presiden Jokowi Perintah Gubernur Perbaiki Akses Distribusi

×

Malut Masuk Kategori 3 Besar Tekan Inflasi, Presiden Jokowi Perintah Gubernur Perbaiki Akses Distribusi

Sebarkan artikel ini
Wagub Malut hadiri rakonas pengendalian inflasi secara daring di kantor BI, Kota Ternate

HARIANHALMAHERA.COM– Provinsi Maluku Utara ternyata berada pada posisi tiga besar dalam menekan inflasi di angka 3,07 persen dari 5 wilayah bagian timur, sementara Provinsi Nusa Tenggara Timur (NNT) berhasil juara pengendalian inflasi terbaik. Prestasi itu diumumkan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan ajang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Awards tahun 2023 yang berlangsung, kamis (31/8) di istana negara.

Dalam Rakornas pengendalian inflasi yang mengusung tema utama “Memperkuat Sinergi dan Inovasi Untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan” itu, gubernur Malut, KH. Abdul Gani Kasuba hadir langsung di istana negara, sementara Wagub M. Al Yasin didampingi petinggi Bank Indonesia dan sejumlah pimpinan OPD Pemprov Malut mengikuti secara Hybrid di ruang rapat kantor BI Malut.

Presiden Joko Widodo, dalam pidatonya telah perintahkan seluruh kepala daerah se Indonesia untum melakukan pengecekan jalur distribusi bahan pangan, terutama akses jalan rusak segera dilakukan perbaikan yang mana merupakan salah satu upaya tekan inflasi, karena aktivitas distribusi berjalan lancar.

“Memang inflasi di Indonesia saat ini masih sangat terkendali di angka 3,08% pada Juli 2023. Ini sebuah angka yang sangat baik sekali, bahkan bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi Inflasi ini penting, percuma pertumbuhan ekonomi kita misalnya 5 tapi inflasi 9,”katanya.

Presiden juga menyampaikan metode pengendalian inflasi yang sering dilakukan oleh negara lain sangat berbeda seperti yang dilakukan di Indonesia, karena hampir semua negara melakukan pengendalian inflasi melalui bank sentral lewat kenaikan suku bunga dan nilai tukar.

“Kita Indonesia justru kombinasi melalui kebijakan moneter, fiskal dan pengecekan dilapangan,”ungkapnya.

Jokowi pun meminta para Gubernur, Bupati dan Walikota agar terus melakukan pengecekan terhadap persediaan pangan dan harganya sekaligus terus awasi sistem serta jalur distribusi.

“Kalau ada jalan yang rusak, segera perbaiki,”tandasnya.(Ifa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *