Maluku Utara

MAYORITAS KADER GERINDRA MINTA MUHAIMIN DICOPOT

×

MAYORITAS KADER GERINDRA MINTA MUHAIMIN DICOPOT

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi : Partai Gerindra (Foto : net)

HARIANHALMAHERA.COM–Terungkapnya nama Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Maluku Utara (Malut) Muhaimin Syarif dalam pusaran kasus minta fee anggaran masjid Raya Sofifi Shaful Khairat, membuat internal Gerindra Malut bergolak.

Para kader dan jajaran pengurus di tingkat kabupaten/kota mulai hilang kesabaran dengan kepemimpinan Muhaimin. Sebab, mantan anggota DPRD Provinsi Malut itu sudah berulang kali mencorang nama partai berutan Prabowo Suboanto dengan sederet kasus yang pernah menyeret namanya, termasuk kasus minta fee ini.

Karena itu, desakan kepada DPP untuk mencopot mantan calon Bupati Pulau Taliau tahun 2020 dari kursi ketua DPD Gerindra Malut.

Salah satunya datang dari Wakil ketua DPD Gerindra Malut Sahril Marsaoly.

“Saya atas nama tokoh masyarakat Tidore yang sudah bergabung dengan Gerindra sejak 2019, meminta kepada DPP agar mengevaluasi saudara Muhaimin Syarif,” desak Sahril (29/6)

Sahril yang pernah menjabat anggota Dewan provinsi (Deprov) Malut itu mengakui masalah yang di buat oleh Muhaimin sudah terlalu banyak. Sebelum kasus minta fee anggaran Masjid Raya Sofifi, Muhamidin juga sempat terseet dalam sejumlah kasus mulai dari bantuan sosial covid -19, perselingkuhan, hingga kasus 13 IUP (izin usaha pertambangan)

Deretan kasus ini menurut dia tentu mencoreng citra partai, apalagi sekarang ini tengah dihadapi Pemuli dan Pilkada 2024. “Sehingga DPD  meminta DPP segera mengambil tindakan,’ tegasnya

Sahril menjamin, jika hal ini tidak segera disikapi DPP, tentu akan ada masalah yang akan timbul di internal partai. “Jika saudara Muhaimin Sarif di pertahankan, saya yakin di Pilpres Prabowo Subianto kalah di Maluku Utara, dan kursi Gerindra di pastikan akan tetap berkurang,” tegasnya.

Semua akumulasi masalah yang dilakukan Muhamidin ini juga melanggar AD/RT partai karena sudah mencoreng nama partai. “Jadi masalah ini akan di giring ke mahkamah partai,” katanya.

Sahril menyebut, sejauh ini sudah ada tujuh DPC yang mendukung  agar Muhamidin Syarif segera dievaluasi. Ketujuh DPC itu yakni Tidore Kepulauan (Tikep), Kota Ternate, Halbar, Pulau Morotai, Haltim, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. “Dukungan itu di tanda tangani secara tertulis dan cap lengkap, poinnya mengevaluasi saudara Muhaimin Sarif,” tegas Sahril.

Hal  yang sama sama juga di sampaikan ketua sayap partai, Garda Prabowo Subianto, Muhammad Abduh Kadir. Dia menilai, kasus ini sangat memukul internal partai dan sudah sangat parah.

“Sehingga kami meminta agar DPP segera mengambil sikap tegas, sehingga nama baik partai Gerindra kembali menjadi lebih baik,” ucapnya.

Ia  meyakini ada kasus pemerasan yang sementara ini belum terungkap. “Jadi ini pusat gunung es yang harus segera diselesaikan. Dan kita juga akan membuka posko pengaduan untuk rekanan, agar masalah bisa terbuka,” tutupnya (lfa/pur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *