HARIANHALMAHERA.COM– pelayanan terhadap masyarakat dibidang kesehatan rupanya serius ditingkatkan pemerintah provinsi Maluku Utara. Buktinya, setelah cetuskan strategi lima langkah untuk benahi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie, ternyata kali ini Pemprov melakukan kerjasama dengan dua rumah sakit luar daerah untuk penanganan layanan rujukan.
Kedua rumah sakit tersebut pun dikabarkan sudah dilakukan penandatangan perjanjian kerjasama dengan Gubernur Malut, yaitu RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPD Harkit) dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM).
Langka Pemprov Malut ini merupakan upaya transformasi pelayanan kesehatan rujukan yang merupakan bagian dari rencana strategi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun 2022-2024, yakni diperlukan pengampuan layanan prioritas untuk 10 jenis penyakit. Berdasarkan hal tersebut Pemprov Malut pun tindaklanjut dengan melakukan kerjasama kedua RS tersebut untuk layanan kardiovaskular bersama RSUD Chasan Boesoirie yang berlangsung di kediaman gubernur Malut (ex crisant) di Kota Ternate pada Selasa (18/7).
Gubernur Malut, KH. Abdul Gani Kasuba, pun mengapresiasi sekaligus mendukung kesepakatan bersama terkait jejaring pengampuan Kordiovaskular tersebut. Ia juga menyampaikan terima kasih adanya kerja sama tersebut sebagai kemudahan dalam pelayanan kesahatan di Malut.
“Kalau saya sebagai gubernur jika mau berobat tentu diberikan fasilitas, sedangkan masyarkat pada umumnya harus membutuhkan biaya yang sangat besar. Olehnya itu, saya berharap melalui perjanjian kerja sama ini Insya Allah memudahkan masyarakat untuk berobat,”katanya.
Gubernur AGK menuturkan bahwa dirinya inginkan RS Sofifi kedepan dapat diberikan fasilitas berupa akses pelayanan yang menghubungkan terhadap 6 kabupaten/kota di Malut.
Sementara Direktur Utama RSJPD Harkit, Dr. dr. Iwan Kadota, menambahkan bahwa salah satu tujuan dari program pengampuan ini mengacu pada salah satu pilar yakni transformasi layanan 10 penyakit utama. Dimana menurutnya, dari 10 penyakit tersebut, stroke dan pembuluh darah merupakan pembunuh nomor satu dengan kontribusi anggaran yang cukup besar sehingga itu pihaknya ingin memberikan transfer knowledge dari skill dan peningkatan kemampuan kompetensi dan mutu layanan di semua provinsi.
“Dari 514 rumah sakit Kabupaten/kota di seluruh Indonesia nanti diperlukan nota kesapahaman dari tiga kementerian yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan,”ujarnya.
Menurutnya, kedepan Kemenkes akan memberikan bantuan berupa peralatan, sedangkan Kemendagri sudah memberikan instruksi untuk semua provinsi agar menyiapkan bangunannya dan Kemenkeu memberikan bantuan dana beasiswa belajar baik untuk dokter maupun pelajar, baik untuk ASN maupun non ASN.
“Jadi target kami cuma satu, agar masyarakat daerah setempat jika mau berobat tidak perlu lagi di kirim ke jakarta. Semua harus bisa diselesaikan di tingkat provinsi,”ungkapnya.
Dirinya juga bertekad pada tahun 2024, Provinsi Malut akan dicanangkan sudah bisa melalukan operasi bedah jantung terbuka.(Ifa)
