PEMPROV DKI KECEWA DENGAN HUNIAN KAFILAH

Dianggap Tak Layak, Pilih Sewa Hotel

0
269
Logo STQ karya Muchlis Mandati

HARIANHALMAHERA.COM–Ternyata tidak semua utusan Provinsi yang datang ke Sofifi, untuk meninjau persiapan pelaksanaan Seleksi Tilwatil Quran Nasional (STQN) di Sofifi puas dengan persiapan yang ada.

Ada sebagian daerah yang justeru merasa kecewa saat melihat kondisi di lapangan terutama menyangkut lokasi pemondokan bagi para kafilah. Salah satu provinsi yang kecewa itu adalah DKI Jakarta.

Pemprov DKI menganggap rumah ASN III yang disediakan Pemprov sebagai tempat hunian para kafilah selama berlomba, tidak layak. Kekecewan itu disampaian utusan Pemprov DKI Jakarta setelah turun meninjau langsung ke lokasi perumahan ASN III.

Mereka menilai perumahan yang berada di Desa Bukit Durian tepatanya di samping Kantor Kecamatan Oba Utara itu, belum layak dijadikan pemondokan bagi para kafilah.

Karenanya, dalam rapat bersama panitia daerah STQN Rabu (29/9), Pemprov DKI memutuskan tidak akan menempatkan para kafilahnya di rumah ASN III. Mereka lebih memilih memakai hotel atau penginapan.

Sekprov Malut Samsuddin A Kadir menilai, penolakan dari Pemprov DKI itu disebabkan ada standar penilaian tersendiri dari mereka terkait pemondokan kafilah. “Dorang melihat bahwa itu mungkin tidak sesuai dengan standarnya. Tapi yang jelas kita sudah siapkan,” katanya.

Ketentuan panitia menempatkan kafilah di rumah ASN I hingga III dengan pertimbangan karena ketersediaan hotel dan penginapan di Sofifi tidak mampu menampung jumlah peserta yang akan datang.

Namun, Pamprov tidak bisa memaksa jika ada sebagian provinsi yang menolak menempatkan kafilahanya di perumahan ASN.

Awalnya Pemprov menyediakan rumah ASN dengan hitungan jumlah peserta setiap provinsi rata-rata 45 orang. Namun, belakangan, ada yang mencapai 60 hingga 70 orang. “Jadi kalau memang ada yang tidak masuk, kan bisa dikasih ke yang lain, tak masalah,” katanya

Panitia pun memperilahkan jika Pemprov DKI lebih memilih menyewa hotel sebagai tempat para kafilah dari DKI. “Asalkan dapat. Karena kalau tinggal di Ternate resikonya harus bolak-balik. Tinggal di hotel di Sofifi, sebagian hotel juga sudah diboking panitia untuk panitia panitera dan dewan hakim,” katanya.

Karenanya, semua keputusan dikembalikan ke Pemprov DKI. Panitia daerah sendiri tidak bisa memaksa harus tinggal di rumah ASN. “Jadi kalau dorang masih dapat (hotel, red), tidak masalah seperti Jawa barat kontrak rumahnya pak walikota karena dorang lebih dari 45 orang,” terangnya.

Sementara itu, pekerjaan renovasi rumah ASN yang menjadi taggungjawab OPD, ternyata kini belum juga dilakukan oleh sebagian OPD. Padahal anggaran renivasi sendiri sudah dialokasikan di APBD Perubahan sebesar Rp 22 miliar. Sementara, 10 hari para peserta STQN sudah tiba di Malut.

Tidak adanya pekerjaan renovasi ini sontak membuat Gubernur Abdul Ghani Ksuba (AGK) yang kemarin turun memantau di lokasi naik pitam.

Ada beberapa OPD yang ditemukan AGK belum sama sekali merenovasi rumah ASN-nya. Seperti Disnaketrans, Dinas ESDM dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

Bahkan, rumah ASN Dikbud sampai saat ini juga belum dibuatkan pagar dan rabat. Sudah begitu, kondisi halaman perumahan juga tampak kotor dan banyakanya sampah yang berserahkan.

Mendapati kondisi itu, AGK langsung memerintahkan sejumlah kepala dinas yang mendampinginya, membongkar pintu rumah ASN Dikbud. “SKPD yang tidak datang-datang kerja, tara bikin dong pe perumahan, pigi¬† sudah, jangan datang- datang lagi,” kesal AGK didepan sejumlah pimpinan OPD.

AGK juga saat itu langsung menelpon kadis ESDM Hasym Daenga Barang dan Kadisnaker Ridwan Hasan memerintahkan perumahan yang sudah di bagi tugas tidak dilaksanakan sehingga terlihat mengganggu pemandangan bagi SKPD yang sudah selesai membuat teras perumahan.

Dia juga memerintahkan kepala biro umum Jamaludin Wua, Kepala Bappeda Salmin Janidi, Kadinsos, dan Kadis PUPR Djafar Ismail untuk mengambilalih penyelesaian renovasi dan pembuatan teras dan rabat tanpa perlu menunggu pimpinan OPD yang membandel.

Usai memantau kondisi perumahan ASN I dan II, Gubernur langsung bertolak ke Desa Galala meninjau pembangunan gereja di sana. Dia meminta agar pekerjaan dipercepat.¬† “Saya tidak mau tau, Desember saya resmi,” pungkasnya.(lfa/pur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here