HARIANHALMAHERA.COM–Tahun anggaran 2021 tinggal tiga bulan lagi, namun serapan anggaran dana desa (DD) di Maluku Utara (Malut) masih sangat rendah. Dari laporan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Maluku Utara, dari total pagu DD di Malut sebesar Rp 919,5 miliar, hingga 29 Agustus baru dicarikan sebesar Rp 480,916,416,400 atau 52,30 persen.
Dari sembilan daerah di Malut yang menerima DD, tercatat baru tiga daerah yang mencatatakan realisasi DD diatas 70 persen. Yakni Pulau Taliabu 75.54 %, Kepulauan Sula (Kepsul) 73.09% dan Kota Tidore Kepulauan (Tikep) 73.04%. Sedangkan enam daerah laianya masih dibawah 50 persen (Lengkapnya lihat tabel)
Kepala Seksi PPA2A, Kantor Ditjen Perbendaharaan Malut, Fauzi Kurniawan mengatakan, belum lambannya penyaluran DD tahap I disebabkan beberapa hal yakni belum siapnya peraturan desa atas APBDes. Kemudian realisasi penyaluran BLT Desa yang masih rendah.
Soal penyebab rendahnya penyaluran BLT dikarenakan ketentuan penyaluran BLT Desa, belum benar-benar dipahami, terutama terkait kewajiban melaporkan penggunaan/penyaluran BLT kepada penerima setiap periode.
“Beberapa DPMD menunggu bukti fisik laporan penyaluran BLT, sedangkan aparat desa banyak yang tidak membuat pelaporan penyaluran meskipun dana BLT sudah diberikan ke masyarakat,” ujarnya, Rabu(22/9).
Selain itu, DPMD/BPKAD juga menunggu jumlah pengajuan BLT oleh beberapa desa secara sekaligus, dan tidak menyampaikan pengajuan jika jumlah desa yang mengajukan sedikit. “Pengelolaan secara umum dana desa belum sesuai target/ketentuan pengelolaan,” katanya.
Ini juga disebabkan kurangnya tenaga pendamping Desa yang dianggap dapat membantu pengelolaan administrasi Dana Desa, sehingga penyusunan Laporan DD menjadi terhambat.
Selain itu, ada beberapa Desa yang letaknya sangat jauh dari ibukota Kabupaten/Kota dan tidak ada jaringan internet serta signal handphone yang kurang baik. “Ini menyulitkan desa untuk membuat laporan keuangan dan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak pemerintah daerah,” katanya
Desa juga belum menyampaikan laporan realisasi dan capaian Output kepada DPMD, sehingga menghambat penyaluran DD tahap selanjutnya.
Ditambah lagi kurangnya SDM yang memadai pada perangkat desa, kurangnya anggaran perjalanan dari desa ke ibukota Kabupaten / Kota dalam rangka pengurusan Dana Desa yang disebabkan banyak desa yang letaknya beda pulau dengan ibukota Kabupaten / Kota.
“Adanya pergantian Pejabat Kepala Desa pada desa karena Pilkada serentak dan eterlambatan operator di Dinas PMD dalam melakukan input data pada aplikasi OMSPAN, tentunya juga jadi faktor penyebab,” paparnya.(par/pur)
SERAPAN TKDD MALUT 2021
Daerah Total DD Realisasi
1.Halmahera Tengah Rp 63,018,701,000 Rp31,117,480,400
2.Halmahera Utara Rp 153,707,412,000 Rp71,952,964,800
3.Halmahera Selatan Rp 196,441,821,000 Rp 88,150,020,400
4.Kepulauan Sula Rp 78,326,387,000 Rp 57,248,086,000
5.Halmahera Timur Rp 100,986,010,000 Rp 47,068,804,000
6.Halmahera Barat Rp 132,394,097,000 Rp 64,811,238,800
7.Pulau Morotai Rp 77,993,035,000 Rp 33,663,214,000
8.Pulau Taliabu Rp 67,189,611,000 Rp 50,751,749,200
10.Tidore Kepulauan Rp 49,499,008,000 Rp36,152,858,800
Total Rp 919,556,082,000 Rp.480,916,416,400
