HARIANHALMAHERA.COM – Ibarat tiba saat tiba akal. Begitulah kinerja Pemprov Malut dalam menghadapi wabah Covid-19. Bagaimana tidak ? Disaat sebagian besar pemerintah provinsi di Indonesia berbondong-bondong mulai menyiapkan fasilitas penanganan Covid-19 berupa labortarium pemeriksaan swab sejak virus tersebut mulai masuk di Indonesia, tidak demikian dengan Pemprov Malut.
Fasilitas labortarium itu baru mulai dirancang Pemprov ketika telah terjadi ledakan kasus Covid-19 di Malut. Itu pun baru pada tahap pengalokasi anggaran lewat refocusing dan relokasi APBD 2020.
Untuk menyiapkan labortarium pemeriksaan swab, pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7 Miliar yang terinkuld dalam angaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 148 miliar.
Anggaran sebesar itu menurut Kepala Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bambang Hermawan masih sebatas rancangan, bukan angka pasti. “Nanti tergantung dari penawaran, tergantung dari alat yang dibeli,” katanya.
Laboratorium yang nantinya dibangun di RSUD dr Chasan Bosoirie ini memiliki enam ruangan. “Kita tidak membangun baru, tetapi merehab supaya ruangannya untuk tekanan negative,” katanya.
Anggaran pengadaan laboraritum pemeriksaan swab ini kata dia awalnya dirancang untuk membeli ventilator, namun karena sudah ada bantuan ventilator dari PT NHM, maka anggarannya dialihkan untuk pengadaan alat-alat labortarium dan rapid test.
“Dinas kesehatan yang diadakan adalah rapid test sedangkan untuk di RSUD pengadaan Laboraterium untuk swab sehingga kita bisa mendiri tidak harus ke Makasar dan Manado karena sekarang pesawat tidak ada kan repot kirim specimen,” jelasnya.
Bambang mengatakan, anggaran Rp 7 miliar nantinya akan dikaji lagi. Sebab, untuk merehab ruangan di RSUD dr CB menjadi ruangan tekanan negatif dimana awalnya penawaran Rp 800 juta untuk satu ruangan sedangkan khusus Laboraterium pengajuan Rp 1 miliar lebih sekarang setelah konfirmasi lagi harganya masih sisa Rp 200 juta “Kita sudah menandatangani SPBBJ nanti kalau datang diuji setelah itu tanda tangan kontrak dan langsung dibayar,” pungkasnya.
Selain labortarium, Pemprov melalui gugus tugas bidang pencegahan juga tengah merancang pengadaan dua unit alat Polymerase Chain Reaction (PCR).
Kordinator bidang pencegahan gugus tugas Covid-19 Malut Amrin Zakaria menyebutkan anggaran yang diusulkan untuk pengadaan dua unit PCR itu sebesar Rp 4 Milar, dimanam, harga 1 PCR sebesar Rp 1,5 miliar
Sedangkan sedangkan tenaga medis nanti akan diikutkan pelatihan yang melibatkan Bio Farma dan visi Indonesia. “itu kalau disetujui karena kita baru ususlkan” ujarnya.
Sebab Menurut Kadishub Malut ini, dengan adanya PCR maka lebih efektif untuk mendeteksi lebih cepat adanya tidaknya gejala Covid-19 di masyarakat. Rencnanya, sebagai langkah awal uji coba, dua alat ini akan ditempatkan di daerah dengan jumlah kasus covid terbanyak yakni Ternate dan Tidore Kepulauan.
Sebelumnya, desakan untuk menyiapkan laboratirium pemeriksaan swab pernah disampaikan LSM Rorano Malut jauh-jauh hari sebelum kasus Covid-19 muncul di Malut. Namun, desakan tersebut diabaikan Pemprov yang lebih memilih mengirimkan sampel swab untuk diperiksa di labortaroirum Balibangkes Kemenkes, di Jakarta
Direktur Rorano Malut, Asghar Saleh mengatakan, Pemprov Malut harusnya belajar ke Pempov Jawa Barat (Jabar) yang sudah mulai menyiapkan laboraritum sejak dini sebelum kasus Covid-19 muncul di daerah itu. “Padahal kita tahu, Pemprov Malut dan Pemprov Jabar kan sudah melakukan kerjasama,” tukasnya. (lfa/pur)
