Temui Menteri KKP, Gubernur Malut Sampaikan Keluhan BBM Oleh Nelayan

0
534
Gubernur Malut saat temui Menteri KKP

HARIANHALMAHERA.COM– Setelah tiba di tanah air usai melaksanakan ibadah umroh, gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba, ternyata senin (10/4) kemarin langsung melakukan kunjungan kerja (Kuker) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Orang nomor satu Pemprov Malut itu pun langsung temui Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono dan jajarannya di gedung GMB lantai 7, KKP, Jakarta.

Kedatangan gubernur Malut didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut, Abdullah Assagaf tersebut selain menyampaikan apresiasi terhadap KKP yang berikan perhatian dalam pengembangan daerah juga menyampaikan sejumlah usulan program dan keluhan para nelayan soal Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya kapal diatas 30 GT, karena sampai saat ini masih membuat mereka tertekan hingga berdampak aktivitas melaut.

“Pemerintah Provinsi Malut tentu menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri KKP atas perhatiannya dengan alokasi anggaran berupa DAK, Dekon dan tugas perbantuan yang cukup besar selama 4 tahun terakhir,”katanya.

Selain itu lanjut gubernur Malut, Pemprov Malut juga berterima kasih atas bantuan kegiatan di bidang perikanan tangkap berupa asuransi nelayan, sertifikat hak atas tanah (Sehat) nelayan dan bantuan kapal perikanan.

“Untuk kegiatan perikanan budidaya Maluku Utara dapat alokasi kegiatan di Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Pulau Morotai,”tuturnya.

Kepala DKP Malut, Abdullah Assagaf juga melaporkan ke menteri KKP bahwa dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur, maka provinsi Malut siap melaksanakan kegiatan PIT dan pasca PNBP.

Sementara Menteri KKP merespon positif usulan gubernur Malut tersebut bahkan mengapresiasi Pemprov Malut atas peran aktifnya dalam mendukung program kementerian kelautan di daerah.

Menteri juga merespon permintaan gubernur Malut tentang ketersediaan BBM untuk nelayan, karena Malut merupakan salah satu daerah terbaik dalam mengelola kapal bantuan pemerintah.

Menteri KKP pun memuji langkah Pemprov Malut yang menertibkan rumpon- rumpon liar di perairan Malut serta pengelola pelabuhan perikanan di Maluku Utara dimana pelabuhan perikanan Bacan mendapat predikat sebagai PP terbaik ke 3 tingkat nasional. Selain itu, proses perizinan kapal perikanan yang taat aturan sehingga Malut mendapat predikat perizinan kapal perikanan terbaik ke 2 tingkat nasional.(Ifa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here