HARIANHALMAHERA.COM– Tunggakan iuran BPJS sebesar Rp 48 miliar hingga biaya obat-obat ke Kimia Farma belasan miliar oleh pemerintah provinsi Maluku Utara (Malut) terus dapat sorotan tajam. Kali ini giliran anggota DPRD Malut, Zulkifli Hi. Umar, menilai utang yang membengkak di RUSD Chasan Boesoirie hingga aksi ratusan tenaga kesehatan (Nakes) menuntut pembayaran tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) telah menunjukan pertumbuhan ekonomi Malut yang disebut meningkat ternyata bertolak belakang dengan keuangan Pemprov.
Pernyataan itu disampaikan politisi PKS dalam rapat paripurna penyampaian hasil Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur pada Selasa (30/5). Zulkifli pun mengungkapkan, bahwa pada agustus 2022 kemarin, perekonomian Malut pada triwulan II tumbuh sebesar 27,74 persen dari Agustus 2021 yang mana angka ini posisikan Malut menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
“Pertumbuhan ekonom Malut dua kali berturut-turut tertinggi di Indonesia, akan tetapi capaian ini sangat bertolak belakang dengan kondisi keuangan di Provinsi Maluku Utara, yang semestinya capaian itu tidak terjadi utang sana-sini tapi kenyataanya utang membengkak,”katanya.
Dampak utang ke BPJS dan Kimia Farma ini lanjutnya, membuat pasien BPJS yang jalani pengobatan di RSUD CB terpaksa menguras kantong untuk belanja obat-obatan, karena layanan BPJS telah dihentikan sementara di RSUD CB.
“Utang Pemprov Malut melalui RSUD Chasan Boesoirie pada pihak ketiga juga terakhir belum terselesaikan, kalau mencermati sesuai dengan kondisi keuangan Maluku Utara kita tidak dalam keadaan baik- baik saja,”ujarnya.
“Saya minta kepada gubernur dan pak Sekda selaku kordinnator untuk dapat mengevaluasi kinerja pengelolahan keuangan daerah jangan sampai berimplikasi terhadap pengelolahan pemerintahan. kami harap gubernur lebih serius untuk bisa mengevaluasinya di sisa masa jabatan yang ada ini,”pintanya.(Ifa)
