HARIANHALMAHERA.COM– Jaminan keamanan jelang sidang putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), kembali hangat diperbincangkan. Ada kekhawatiran akan terjadi kericuhan yang sama jelang pengumuman rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hanya saja, Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini situasi keamanan di Indonesia aman saat sidang putusan sengketa Pilpres di MK. Meskipun, sekelompok pendukung Prabowo-Sandiaga Uno sebelumnya menyebut akan melakukan aksi massa saat sidang putusan tersebut.
“Saya yakin besok, lusa ini akan aman-aman saja. Lagian sudah capek semua,” ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (25/6), melansir CNNIndonesia.com.
Apalagi, kata JK, Prabowo telah meminta pada para pendukungnya agar tak melakukan aksi massa di MK. “Saya apresiasi Pak Prabowo yang menginstruksikan tidak ada aksi massa,” kata dia.
JK sebelumnya juga mengkritik rencana halalbihalal 212 yang akan dilakukan sejumlah massa pendukung Prabowo. Menurut dia, halalbihalal mestinya tak dilakukan di depan gedung MK, melainkan di masjid.
Politikus senior Golkar ini menilai, rencana halalbihalal itu justru mencederai makna halalbihalal itu sendiri dan menghilangkan spirit keagamaan.
Persatuan Alumni (PA) 212 berencana menggelar aksi massa bertajuk halalbihalal di depan gedung MK dari 25-28 Juni 2019. Acara ini bagian dari mengawal proses sidang putusan sengketa Pilpres 2019.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebenarnya telah melarang masyarakat turun ke jalan. Larangan tersebut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998 Pasal 6 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Tito telah menginstruksikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Eddy Gatot agar tidak memberikan izin terkait aksi massa tersebut.
Sementara itu, Prabowo melalui juru bicara BPN Andre Rosiade juga mengimbau pendukungnya agar tak datang ke MK saat pembacaan putusan. Prabowo meminta agar pendukungnya menjaga situasi tetap sejuk.(cnn/fir)