HARIANHALMAHERA.COM–Sebagai mantan Kapolri bahkan kapolda, Menteri Dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku cukup mengetahui nuansa seleksi penyelenggara pemilu di daerah. Menurutnya, sampai saat ini masih sarat masalah.
Dia pun meminta para penyelenggara pemilihan umum (pemilu) untuk selalu meningkatkan profesionalisme. “Saya pernah menjadi kapolda (kepala kepolisian daerah) di Papua. Saya tahu, pemilihan KPU dan Bawaslu tingkat bawah itu sudah seperti pemilihan bupati itu sendiri,” ujar Tito saat berpidato dalam acara penyampaian laporan kinerja DKPP 2019 di Hotel Mercure, Sabtu (14/12), dilansir Republika.co.id.
Pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh sejumlah institusi, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 sudah dimulai sejak September lalu.
Mendagri mengingatkan, KPU dan Bawaslu memiliki jaringan yang luas mulai dari level provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan. Dia mengakui, tidak mudah menyeragamkan persepsi pada seluruh unsur penyelenggara pemilu itu agar selalu bersikap profesional. Bagaimanapun, mantan kapolri itu meyakini kedua lembaga tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama dalam konteks pilkada 2020.
Kesuksesan pesta demokrasi juga bergantung pada persaingan yang sehat antarpasangan calon pemimpin dan partai-partai politik. Dalam Pemilu 2019 lalu, lanjut Tito, masyarakat Indonesia umumnya saling berbeda pilihan. Potensi konflik horizontal dapat terjadi sewaktu-waktu.
“Di beberapa tempat, ada masyarakat yang belum siap berbeda pilihan. Akhirnya, bentrok. Saat saya jadi kapolri, kan mengamankan di depan (kantor) Bawaslu tiga hari tiga malam dengan ribuan anggota polisi yang terluka,” ujar dia.
Mendagri menambahkan, ranah media sosial juga harus ditangani secara cepat dan tepat. Sebaran melalui dunia maya terbukti memengaruhi masyarakat selama pesta demokrasi 2019 lalu. Dia mengatakan, profesionalisme penyelenggara pemilu diperlukan agar pemilu berjalan sukses.
“Dari beberapa catatan survei, faktor utama ketidaklancaran pemilu itu dari faktor penyelenggara. Saya tidak tahu apa dari KPU atau Bawaslu. Maka dari itu, ke depannya hal ini harus diatasi dengan mereka saling bekerja sama dan koordinasi,” ucap Tito.(rep/fir)
