HARIANHALMAHERA.COM— Kunjungan dipolomatik Dubes AS untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) ke Pulau Morotai, Malut, ikut dilakukan kerjasama penetapan tiga kawasan konservasi perairan baru di Indonesia yang berada di Bumi Moro.
Penetapan tiga kawasan baru seluas 226.000 hektar atau hampir setara luas seluruh pulau Morotai itu, berlangsung, Selasa (2/4) di Pulau Morotai. Kesepakatan ditandatangani Donovan dengan Wakil Gubernur (Wagub) M Natsir Thaib, serta disaksikan Bupati Morotai Beny Laos.
Dalam kurun waktu 70 tahun, sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu bidang kerja sama yang disoroti kedua negara.
“Selama ini kita sudah bermitra di sektor perikanan dan kelautan, untuk meningkatkan konservasi dan untuk sumberdaya laut Indonesia yang sangat unik ini,” kata Donovan, di aula lantai II kantor Bupati Morotai.
Dubes menjelaskan, Pemerintah AS melalui USAID sudah 50 tahun memainkan peran yang sangat penting di Malut, terutama di bidang penangkapan ikan yang secara berkelanjutan. Selain itu, AS juga memiliki sejarah panjang di Morotai.
“Mengesankan sekali, melihat bagaimana penduduk pulau ini mengapresiasi sejarah. Keindahan alam yang saya saksikan hari ini, layak untuk dilindungi bagi generasi yang akan datang,” ungkapnya.
Dia juga terinspirasi penduduk lokal, terutama anak-anak dalam menjaga dan melindungi konservasi laut.
“Apa yang membuat ini serba mungkin dan bisa tercapai adalah kolaborasi yang kuat antara pimpinan Provinsi, Kabupaten dan masyatakat itu sendiri. Dan tentunya kami senang bisa berkontribusi dukungan secara teknis melalui USAID,” akunya.
Sementara Wagub Natsir menuturkan, Malut memiliki potensi SDA kelautan dan Perikanan yang besar. Potensi ini adalah modal pembangunan melalui pemanfaatan optimal dan berkelanjutan demi peningkatan ekonomi masyatakat.
“Optimalisasi dan berkelanjutan pemanfaatan akan tercapai bila terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian ekologi sumberdaya ikan,” katanya.
Menurut dia, konservasi merupakan salah satu upaya dalam memperbaiki stok perikanan, sekaligus menjamin ketersediaan SDA dalam jangka panjang. Karena itu, penting mendukung pengelolaan SDA kelautan dan perikanan yang baik.
Disebutkan, sejak 2017 USAID dan Sustained Ecosystems Advanced (SEA) sudah mengadakan survey dan konservasi perairan baru yang potensial. Lokasinya di Kepulauan Sula, Morotai, Halsel, Tikep, dan Ternate. Juga diberikan pelatihan dan upaya rehabilitasi mangrove, serta ekosistem karang untuk mengurangi kerusakan habitat.
Guna menginisiasi kawasan konservasi di Malut, DKP juga berupaya mendukung target KKP 20 juta hektare pada tahun 2020. Saat ini Pemprov berkomitmen menyumbang 1 juta hektar kawasan konservasi dan telah dimuat dalam Perda Rencana Zonasi Wilayah pesisir dan pulau-pula kecil (RZWP3K) tahun 2018-2038.
“Untuk capai target tersebut, maka 2018 telah diinisiasi kawasan kenservasi perairan yang semula seluas 17.408,46 hektar menjadi 249,738,75 hektar, atau 23 persen dari target yang ditetapkan,” ucap Natsir.
Untuk Pulau Morotai, USAID dan SEA melalui partner mendorong pencanangan kawasan konservasi perairan taman wisata Rao Tanjung Dehegila seluas 65,520,75 Ha, yang sudah ditandatangani dokumen pencanangan melalui SK Gubernur Nomor: 361/KPTS/MU/2018.
Sementara, hasil kajian WCS di Rao Tanjung Dehegila, teridentifikasi perjumpaan biota laut kharismatik dan dilindungi. Seperti Dogong, penyu, lumba-lumba, paus, hiu, pari manta, napoleon, dan hiu paus sebagai aset wisata taman laut.
Bupati Pulau Morotai Benny Laos mengatakan, kedatangan Dubes AS diyakini akan membawa dampak dan perubahan besar bagi pembangunan ekonomi di Morotai.
“Secara geostrategis Morotai didukung dengan ketersediaaan SDA berlimpah, baik di laut maupun di darat yang bernilai tinggi. Inilah yang menjadikan Morotai masuk 10 destinasi wisata nasional yang sedang dikembangkan. Apalagi Morotai memiliki benda-benda bersejarah peninggalan perang dunia II,” ungkapnya.
“Apalagi, awal pekan kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan KEK Morotai. Ini merupakan salah satu pilar percepatan pembangunan ekonomi, bisnis, dan inveatasi di kawasan timur Indonesia. Dan sebagai bukti bahwa Morotai siap untuk go Pasifik dan go Internasional,” tegasnya. (lfa/pur)
