HARIANHALMAHERA.COM– KEBERHASILAN PDI-Perjuangan mengantarkan Abdul Ghani Kasuba dan M Al Yasin Ali (AGK-YA) sebagai Gubernur dan Wagub Malut yang berlanjut dengan kemenangan di Pilpres dan Pileg, membuat Partai berlambang moncong putih tersebut kini bertekad menyapu bersih Pilkada 2020 di Maluku Utara (Malut).
Hal itu tampak jelas dengan munculnya figure-figur yang mengisi kursi ketua umum (ketum) Dewan Pimpiann Cabang (DPC) di 10 Kabupaten/Kota lewat konfresnci cabang (Konfercab) yang berlangsung di Grand Dafam Hotel kemarin.
Dimana, nama-nama yang menduduki kursi ketua DPC periode 2019-2024 notabene yang akan bertarung di Pilkada 2020. Sementara itu, Dari 10 DPC, hanya tiga yang masih kembali dipimpin sosok yang sama, yakni Kota Ternate, Halmaheta Timur (Haltim) dan Pulau Morotai, selebihnya terjadi pergantian.
Pergantian ketua di beberapa DPC oleh DPP sendiri sempat memicu protes dari sejumlah
kader banteng merah hingga menyebabkan suasana konfercab ricuh. Kegaduhan ini terjadi
disaat penetapan kursi Ketua DPC Halbar, Halteng dan Halut.
Sekretaris DPC PDIP Halut, Albert Potoboda yang ditemui usai konfercab mengaku, banyaknya kader yang protes dengan penetapan dr Herianto Tantri sebagai ketua umum PDIP Halut menggantikan Yoel Wagono.
Ini karena dr Cun, sapaan akrab dr Hatianto Tanti bukan anggota ataupun kader partai
sehingga penunjukan dr Cun dinilai menyalahi aturan partai yang menjadikan syarat. “Saya
menilai DPP mnyalahi aturan, karena dalam aturan tidak ada hal seperti ini,” ungkanya.
Menurutnya para anggota pengurus yang lain lebih berhak atas posisi tersebut ketimbang dr Cun. Karena banyak pengurus yang sudah lama bekerja dalam kepengurusan dan loyal
terhadap partai.
“Jika benar penetaan itu oleh DPP, maka kami pengurus sebelumnya semua menyatakan sikap untuk mengundurkan diri atau bubar dari DPC dan PAC Halut,” ancam Albert DPP dlaam keputusannya juga mengangkat Irwan Djam sebagai sekretarus dan Inggrid Paparang sebagai bendahara. “Kami mau tongkat kepemimpinan ini diangkat oleh kader sendiri. Enak sekali jika bukan siapa-siapa tiba-tiba langsung jadi Ketua,” terangnya.
Bagi mereka uintuk jabatan Sekretaris dan bendahara tidak menjadi masalah, karena keduanya merupakan pengurus partai, namun tidak dengan ketua terpilih. “Ini merupakan pengurus siluman, sehingga kami tidak mau terimanya. Apalagi ini sebuah organisasi, maka harus diutuskan dari bawah keatas,” tegasnya.
Protes hingga berujung keciruhan juga terjadi saat pemilihan ketua DPC Halbar. Kericuhan itu bermula saat Ketua dewan kehormatan DPP, Komarudin Watubun membacakan nama-nama calon ketua DPC PDIP 10 Kabupaten/Kota yang diputuskan oleh DPP.
Tak berselang lama, delegasi DPC PDIP Halbar langsung melayangkan protes karena merasa tak puas usulan mereka tak diakomdir DPP. Padahal sebelumnya PAC PDIP Halbar mengusulkan Julice Baura yang juga ketua DPRD Halbar untuk ikut dalam kontestan calon ketua DPC, namun keputusan DPP yang keluar justru berbeda.
DPP menginginkan Bupati Halbar, Dany Missy yang menakhodai PDIP Halbar,
sedangkan Julice sendiri turun menjadi sekretaris. Saat keputusan itu selesai dibaca Komarudin, sejumlah kader dan pengurus DPC Halbar termasuk mantan Bupati Halbar, Namto Hui Roba langsung melayangkan memprotes.
Mereka menuding Danny adalah penghianat karena dianggap sebagai orang tidak berjasa
untuk PDIP. Beruntung kericuhan tersebut segera bisa diatasi setelah ada kata kompromi
antara danny. Namun, dari 10 pengurus baru, hanya DPC Halbar yang kemarin ditunda
pelantikannya.
Sementara, Juliche yang ditemui mengaku jikalau itu adalah keputusan DPP maka itu
kewenangan DPP, yang pasti seluruh tahapan dan mekanisme pencalonan sudah dilalui sesuai ketentuan. “Keputuannya kan kita semua nggak tau,”ucapnya.
Dikatakan, dalam rapat internal DPC telah disepakati lima nama yang dikirim ke DPP termasuk didalamnya Danny Missy. “Saya petugas partai karena itu DPP menugaskan saya dalam bentuk apapun saya harus siap. Hari ini kalau DPP tidak menugaskan saya , saya harus siap.
Ini tidak ada kaitan dengan turun jabatan saya sebagai sekretaris. Apa pun DPP serahkan
sebagai petugas partai saya laksanakan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, suasana panas juga terjadi saat DPP membacakan komopsisi pengurus DPC Halmahera Tengah (Halteng). Dimana nama Mutiara T Yasin yang diusulkan 10 PAC sebagai ketua, justru digantikan Kabir Kahar.
Akibatnya, sidang yang dipimpin Komarudin pun langsung diskorsing. Komarudin sendiri usai konferda menjelaskan, kericuhan yang terjadi saat konfercab dan konferda itu adalah bagian dari dinamika sebuah organisasi. “Untuk Halbar palingan dievaluasi DPP, satu, dua hari ini sudah disahkan, karena mereka tiga tadi sudah resmi, sudah diketuk palu sebagai utusan ketua, sekretaris, bendahara, tapi bahwa ada aspirasi seperti begitu kita lihat, apakah ini menyangkut kepentingan dan keselamatan partai kedepan atau kepentingan individu,” ungkapnya.
Sementara untuk persoalan yang melibatkan DPC Halut dan DPC Halteng sudah selesai.
Pengurusnya sudah dilantik. “Kalau itu sangat wajar, namanya juga demokrasi ya pasti ada pro kontra itu biasa saja. Kalau kita orang di timur itu kalau tidak begitu kan bukan orang timur, jadi tendang-tendang meja sedikit, lempar-lempar gelas sedikit, itu biasa,” ungkapnya.
Disinggung mengenai wacacana DPP memilih orang diluar kaders untuk menakhodai partai, dia mengatakan, saat ini PDIP membuka lapangan seluas-luasnya. “PDIP menghormati kader, tetapi kalau tiap tahun kader yang bertarung dalam kontestasi politik tidak pernah lolos, maka itu yang dievaluasi DPP,” terangnya.
Selain itu, evalausi juga terkait dengan asset. “Selama dia memimpin punya sekretariat atau tidak, kalau pimpin sekian tahun jadi DPR, tapi urus sekretariat juga tidak punya, itu harus terevaluasi. Saya kira ini organisasi, jadi tidak masalah, yang namanya demokrasi pasti ada orang suka dan ada orang tidak suka, tapi ukuran kita adalah bagaimana untuk kemajuan partai, bukan untuk kepentingan individu,” tegasnya. (lfa/pur)
