Kota Sofifi Prioritas Utama AGK Diperiode Kedua

0
1079
KOTA BARU: FGD pembahasan masa depan pengembangan Kota Sofifi sebagai Kota Baru yang digelar Kementerian ATR, lalu. (foto: malutpost.com)

HARIANHALMAHERA.COM— Kota Sofifi sudah ditetapkan menjadi ibukota Provinsi Maluku Utara (Malut). Namun, dalam kenyataannya, masih banyak aktivitas pemerintahan yang dilakukan di Kota Ternate.

Melihat hal itu, Gubernur Malut terpilih Abdul Gani Kasuba (AGK) menegaskan Kota Sofifi akan menjadi prioritas pembangunan dirinya dan M Al Yasin Ali di lima tahun ke depan.

“Ada lima item kegiatan yang pembangunannya menggunakan skema multiyears (MY) , sedang dirancang pemprov,” kata Plt Sekprov Bambang Hermawan, usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar Senin (8/4).

Dijelaskan, fokus untuk  infrastruktur yang pertama adalah pembangunan Sofifi dan kedua pada akselerasi pulau-pulau, seperti penuntasan program jalan Halmahera.

“Jadi lima kegiatan multi years itu, yakni jalan lingkar Bacan, akselerasi jalan lingkar Halmahera, Kota Sofifi, pembangunan kesehatan, dan pembangunan Pendidikan. Itu yang diinginkan gubernur,” terangnya.

Soal anggaran, Bambang tidak menampik jika pemerintah mengalokasikan nilai kontrak lebih besar. Seperti jalan lingkar Halmahera diperkirakan akan menelan anggaran Rp 500 miliar.

“Tentunya besaran kontrak nantinya tergantung Dana Insentif Daerah (DID), maupun desain keseluruhannya.Tapi desainnya sudah ada,” imbuhnya.

Kemudian di bidang kesehatan, lanjut Bambang, pemerintah berencana akan membangun rumah sakit berskala besar di Sofifi, yang nantinya akan menjadi rumah sakit rujukan.

“Tapi ini masih dalam opsi perencanaan. Karena belum ditentukan model pembiayaan, apakah dilakukan dengan modal pinjaman Sistem Manajerial Infrastruktur (SMI) ke Kementrian ataukah skema lain. Semua masih dikaji secara matang,” jelasnya.

Lebih  jauh dikatakan Bambang,. “Kita kaji secara ilmiah,” terangnya.

Terlepas dari itu, dia mengaku Musrembang LKPD seharusnya sudah selesai Maret, sehingga pada Mei mendatang masuk pembahasan KUA-PPAS, kemudian Ranperda sudah diserahkan selambat-lambatnya awal Juli.

“Kita selalu terlambat, mudah-mudahan dengan tahapan yang sekarang sudah berjalan kita tidak terlambat lagi,” pungkasnya.(lfa/pur)

 

Catatan: Berita ini sudah tayang di edisi cetak Harian Halmahera, Selasa, 9 April 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here