HARIANHALMAHERA.COM–Rusaknya ekosistem laut dengan teremarnya DAS (Daerah Aliran Sungai) oleh limbah yang diduga berasal dari perusahaan tambang di Halut dan Halbar menjadi sorotan para mahasiswa kedua daerah itu.
Lewat aksi demo di Kantor Gubernur Malut kemarin, para mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Halmahera Utara (Halut) dan Halbar Tolak Tambang itu menyatakan sikap kepada pemerintah Provinsi (Pemprov)
Dalam surat pernyataan sikap dikatakan kondisi yang tengah dihadapi masyarakat Halbar dan Halut sangat memburuk tak lepas dari kehadiran perusahaan tambang diantaranya PT Halmahera Jaya Mining (HJM) dan PT TUB.
Koordinator aksi Haris mengatakan alasan penolakan terhadap kedua perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Loloda ini setelah menelaah latar belakang masalah di dua Kabupaten yakni Halbar-Halut, sehingga mereka bersikeras dan secepatnya melikuidasi kedua perusahan industri tersebut, dalam hal ekonomi masyarakat didua Kabupaten tersebut akan mengalami urbanisasi besar-besaran setelah pemebasan lahan untuk ekplorasi dan eksploitasi SDA dengan konsesi yang luas.
“Dan aspek ekologisnya dua wilayah ini akan memicu global warming, iklim yang gersang. serta pemusnahan ras (geneosida) yang secara biologis, yakni pemutusan mutual aneka hayati darat maupun lautan, dan paling kami tidak bersependapat dengan otoririter Pemda maupun Pemprov disini, yakni dengan adanya tapal batas dan sengketa agrarian dihadapi dengan represif atau pengaalihan isu semata demi memuluskan kepentingan investasi”tandasnya.
Sementara, kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Malut, Nirwan MT Ali saat berudensi dengan para demonstran mengatakan sebagai pemerintah berterimakasih kepada aliansi mahasiswa karena membantu dan mengingat Pemerintah yang jangkauannya tidak sampai ke akar rumput.
Namun, dia menyarakan para peserta unjukrasa ini bisa menyiapkan data dan dokumen sesuai dengan permintaan wakil gubernur agar Pemprov mengambil kebijakan yang strategis selalu berpedoman dokumen pembanding dari masyarakat.
“Teman-teman mahasiswa menyampaikan pembuktian dokumen, saat ini Pemprov juga sangat berupaya dalam melakukan penertiban seluruh IUP dari total 300 sekian, sekarang tinggal 100 lebih, itu berarti pemerintah bekerja. Kami menunggu data kalau sudah ada segera berikan ke kami,” katanya.
Nirwan menegaskan, Pemprov tidak berkompromi dengan hak perusahaan. “Kita semuanya berinsiatif untuk perbaiki negeri, maka perlu saya tegaskan pemerintah tidak bersekongkol dengan perusahan tambang, bahkan Pemprov sangat marah besar dengan perusahan tambang mereka telah mencabut kontribusi pembangunan daerah, setelah di cabut KPD gubernur sangat marah, perusahan tambang banyak kenapa masyarakat kita tidak sejahtera,” jelasnya. (tr3/pur)
