HARIANHALMAHERA.COM–Konflik warga terkait sengketa tapal batas mencuat lagi. Kali ini, terjadi antara warga Desa bertetangga yakni Desa Tului dan Desa Toseho Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan (Tikep).
Keputusan Pemkot Tikep bersama pihak kesultanan yang menetapkan batas desa dengan
memasang patok di lapangan justru memicu reaksi dari warga Desa Tului. Sebagai bentuk
protes dan kekecewaan atas keputusan itu, kemarin, warga Desa pun rame-rame turun ke jalan memblokasi jalan.
Imbasnya, akses dari Sofifi menuju Halteng maupun sebaluiknya lumpih total. Pantauan Koran ini, aksi blockade jalan yang dikawal ketat polsek kecamatan Oba, Polsek Kecamatan Oba Utara dan angota TNI dari koramil Oba itu berlangsung kurang lebih 10 jam dimulai dari pukul 08.46.
Kepala Desa Tuli Safrudin Jafar mengaku pemasangan patok tapal batas yang di lakukan
Pemkot dan pihak kesultanan yang juga di hari Forkoumpida Tikep serta SKPD itu dilakukan sepihak tampa di ketahui pihak pemerintah desa.
“Kami selaku pemerintah desa menilai tindakan yang dilakukan pemerintah dan kesultan cacat hukum, maka segera ditnjau kembali,” tegasnya.
Seharusnya, pemasangan patok tapal batas terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan
kepada pemerintah desa, sehingga tidak terjadi hal-hal yang di inginkan. “Apalagi tapal batas antara kedua desa ini sebelumnya sudah terlanjur memanas, “jelasnya.
Aksi blockade jalan oleh warga ini langsung direspon cepat Pemkot. Kemarin, Wali Kota
(wawali) Tikep, Ali Ibrahim langsung turun menemui masyarakat. Dia sempat meminta warga agar membuka aksi blockade, namun permintaan itu ditolak warga.
Soal tuntutan warga Tului agar penetapan tapal batas ditunjau kembali, dia mengaku Pemkot akan kembai berkoordinasi dengan pihak kesultanan sebab penetapan tapal batas kedua desa itu di bahas bersama dengan pihak kesultanan. “Untuk itu saya akan melakukan koordinasi kemabali sebagaimana tuntutan masyarakat,” ucapnya.
Tomo Koordinator aksi mengatakan, Pemkot segera membuka patok tapal batas yang suda di pasang dia menilai keputusan yang di ambil itu sangat merugikan masyarakat Tului.
Dijelaskan, Pemkot harinya bias membedahkan mana yang menjadi batas wiklayah
adminsuitrasi pemerintah dan mana batas wilayah wilayah kesultanan. “Ini dua hal yang
berbeda. Soal tapal batas administrasi itu tugas pemerintah bukan tugas kesultanan,” tegasnya.
Setelah dilakukan negosiasi yang cukup panjang, sekitar pukul 19.30 warga pun akhirnya
membuka akses jalan. “Kami tunggu secepatnya keputusan Pemkot, jika tidak kita akan
kembali memblokade jalan,” ancam warga.(tr3/pur)
