HARIANHALMAHERA.COM— Sebagai salah satu provinsi yang telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemprov Maluku Utara (Malut) ikut diundang menerima penyerahan hasil evaluasi SPBE. Hasil SPBE diserahkan langsung Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) yang hadir dalam acara yang digelar di hotel Bidakara Jakarta itu, mengakui hasil evaluasi index SPBE Malut dan 8 Kabupaten/kota masih berada 1.0. Artinya masih tergolong di bawah indeks.
Dengan hasil evaluasi ini, AGK bertekad melakukan perubahan dan pengembangan SPBE ini dilingkup Pemprov. Dirinya akan memberikn layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan indeks yang memuaskan.
Sementara, Wapres dalam sambutannya mengatakan, pentingnya akselerasi SPBE terintegrasi di seluruh instansi pemerintah.
“Penerapan SPBE merupakan keharusan, bukan pilihan Karena itu jangan ditunda-tunda lagi,” katanya.
Dia juga mengatakan, persoalan yang harus segera diselesaikan oleh instansi pemerintah adalah integrasi SPBE. Sebagai contoh, JK menunjuk Kementerian PUPR.
“Kalau mau membangun jalan, bisa langsung terintegrasi dengan Bappenas, serta Pemda,” katanya.
Sementata itu, Menteri PANRB Syafruddin dalam sambutannya mengatakan, hasil evaluasi SPBE ini bukanlah untuk mencari siapa yang terbaik. Melainkan, memacu agar Pemda mulai menggunakan SPBE dalam menjalankan tugasnya.
“Gambaran di atas bukan siapa yang baik, mana yang jelek. Tapi sesungguhnya menjadi landasan pacu untuk membangun bersama sistem pemerintahan berbasis elektronik,” ujarnya dalam acara penyerahan SPBE 2018.
Menurut mantan Wakapolri ini, pemerintah sendiri memang tengah mendorong agar semua pemerintah pusat maupun daerah, lembaga di pusat maupun daerah menggunakan SPBE. Sebab menurutnya, penggunaan SPBE ini sangat baik untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.
“Kami ingin menggunakan momentum ini sekaligus sosialisasi. Penyamaan pandangan hari ini akan menjadi momentum penting transformasi pemerintahan berbasis elektronik. Gambaran di atas bukan siapa yang baik, mana yang jelek,” kata Syafruddin.
Dikatakan, semua harus mendukung SPBE dari kebijakan, tata kelola dan pelayan. Dalam beberapa tahun kedepan sebagaiman Bappenas akan dikembangkan secara terpadu mengelola tata pemerintah efektif dan pelayanan publik yang modern dari pusat ke daerah.
Seperti diketahui, dalam hasil evaluasi tersebut diperlihatkan berapa banyak jumlah Kementerian/Lembaga dan juga Pemda yang sudah menggunakan SPBE. Dan mana saja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda yang menjalankan SPBE ini dengan baik. (fa/pur)
