HARIANHALMAHERA.COM–Para kandidat calon kepala daerah yang mendaftar di Partai Golkar sepertinya harus menyiapkan fulus yang tidak sedikit untuk membiayai sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pencalonan, salah satunya kegiatan survey elektabilitas.
Dimana, biaya yang timbul dari kegiatan survey ini seluruhnya menjadi tanggung jawab bakal calon.
Sekretaris DPD Golkar Malut Arifin Djafar mengatakan, keputusan itu merupakan salah satu putusan yang disepakati dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar kemarin.
Munas yang memenangkan Airlangga Hartarto itu, dalam rangka menghadapi Pilkada serentak 2020 DPP akan memberikan rekomendasi kepada balon kada dan wakada tanpa mahar dengan mengacu pada hasil survey dan fit and proper test.
Dalam melakukan survey, DPP merekomendasikan 10 lembaga survey (LS) yakni sinergi data Indonesia, SMRC, Indobarometer, Polmark Indonesia, LSI, Charta Politicia, Posdeham Surabaya, Indikator, Poltracking, dan lingkaran survei Indonesia Jakarta.
Namun begitu, dia menjamin, hasil survey itu bersifat Independent dan rahasia sehingga tidak diketahui para kandidat. “Kita di DPD sudah melakukan perjanjian dengan beberapa lembaga survey, tapi tidak semua,” katanya
Dia menegaskan, biaya survey ini menjadi tanggung jawab calon, sementara untuk rekomendasi partai tidak membebankan mahar politik. “Rekomendasi itu tanpa mahar tapi untuk melakukan survey cakada yang membiayai,” katanya.
Biaya survey itu nantinya diserahkan ke tim penjaringan sebagai pihak yang melakukan perjanjian dengan LS. “Karena LS yang ditunjuk juga bersifat rahasia sehingga dia (LS, Red) melalui tim penjaringan Provinsi dan tim penjaringan yang menyelesaikan ke LS,” jelasnya.
Setelah survey, tim penjaringan DPD kemudian melakukan fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) yang akan dipusatkan di Ternate terhitung mulai tanggal 27- 28 Desember. “Jadwalnya masih tentatif kalaupun ada perubahan waktu akan disampaikan kembali ke cakada,” tambahnya.
Ditambahkan, bagi cakada yang tidak bersedia membiayai LS, maka yang bersangkutan tidak akan diikutkan dalam tahapan penjaringan berikutnya. “Dia tidak kita ikutkan dalam rapat pleno penetapan calon yang direkomendasikan partai, karena dia sudah tidak ikut dua tahapan” ungkapnya.
Setelah pleno penetapan di DPD I, hasil fit and proper tes itu akan diserahkan ke DPP dan akan diputuskan siapa yang berhak mendapat rekomendasi dari partai Golkar.
Rekomendasi kata dia dalam bentuk paket alias pasangan calon (paslon). “Hasil pleno minimal 5 paket yang diusulkan ke DPP. namun jika di daerah tidak cukup maka sesuai dengan jumlah yang ada,” terangnya.
Arifin menegaskan semua calon baik kader partai Golkar maupun non kader partai memiliki peluang yang sama, namun balon dari kalau kader partai ada nilai tambahanya. “Sekalipun kader partai Golkar tapi hasil survey anjlok masa Golkar mengusung yang kalah jadi kader Golkar yang memiliki potensi yang didahulukan semua calon punya peluang yang sama.” ujar Arifin.
DPD I juga telah mengintruksikan kepada DPD II yang melaksanakan Pilkada agar membuka komunikasi yang baik dengan semua partai yang memiliki kursi di DPRD.(lfa/pur).
