HARIANHALMAHERA.COM – Di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku Utara (Malut) 2018 lalu, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) menyandang status daerah paling rawan berdasarkan pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dilakukan Bawaslu Malut.
Namun, di Pilkada serentak 2020 ini, status itu justeru berpindah ke Kabupaten Kepualauan Sula (Kepsul) dan Kota Ternate. Dua daerah itu nampaknya menjadi kawasan yang membutuhkan treatment khusus dalam pelaksanaan Pilkada 2020.
Sebab, berdasarkan pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 yang dilakukan Bawaslu RI, kedua daerah tersebut masuk dalam level paling tinggi (level 6) jika dibanding enam daerah lainnya di Malut.
Dari hasil pemetaan Bawaslu RI, IKP Pilkada Sula berada pada level 6 dengan nilai 71,45. Angka ini meliputi partisipasi politik 80,79, konteks sosial politik 70,31, penyelenggara pemilu yang bebas dan adil 69,53, dan kontestasi 69,50.
Sementara IKP Pilwako Ternate berada pada peringkat kedua dengan nilai 66,25 yang meliputi partisipasi politik 72,28, konteks sosial politik 59,65, penyelenggara pemilu yang bebas dan adil 58,71, dan kontestasi 79,59.
Di level lima ada Kabupaten Halahera Barat (Halbar) dengan nilai IKP 61,94 dan Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dengan nilai IKP 58,09. Halut sendiri berada pada level 4 dengan nilai IKP 51,39, Level tiga ada Kabupaten Halsel dengan nilai IKP 48,83 dan Haltim dengan IKP 46,24. Sedangkan Pulau Taliabu sendiri berada pada level 2 dengan IKP 41,93.
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, hasil pemetaan IKP Pilkada 2020 disusun secara objektif tanpa membedakan asal daerah. Dalam perumusannya, Bawaslu menggunakan empat dimensi dalam mengidentifikasi kerawanan. Yakni dimensi konteks sosial dan politik, dimensi pemilu yang bebas dan adil, dimensi kontestasi dan dimensi partisipasi.
Semua dimensi tersebut ditelusuri berdasarkan rekam jejaknya di 270 daerah dalam pemilu atau Pilkada. “Jadi kami melihat ke belakang untuk menyiapkan antisipasi di masa depan,” ujarnya dalam peluncuran IKP Pilkada 2020 di Kawasan Pecenongan, Jakarta, (25/2).
Ketua Bawaslu Abhan menambahkan, IKP Pilkada 2020 menjadi salah satu ikhtiar untuk melihat potensi pelanggaran dan kerawanan. Sebab, dalam IKP, masing-masing daerah mengetahui potensi kerawanannya. Mulai dari potensi pelanggaran netralitas ASN, politisasi SARA, ujaran kebencian dan dan politik uang.
Untuk itu, dalam strategi pengawasan sudah bisa disiapkan antisipasinya. Untuk daerah yang rawan isu SARA misalnya, bisa diantisipasi dengan banyak merangkul tokoh agama. “Kiranya setiap pihak bisa menekan, mengurangi bahkan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dengan wewenangnya masing-masing,” imbuhnya.
Bukan hanya bagi Bawaslu, pemetaan juga bisa digunakan oleh lembaga lainnya. Misalnya kepolisian terkait kerawanan keamanan, ataupun KPU terkait kerawanan profesionalisme penyelenggara.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut baik adanya pemetaan kerawanan Pilkada. Sebagai poros pemerintahan, Kemendagri akan membantu menjaga stabilitas politik di daerah. Caranya dengan membangun komunikasi dengan partai dan elit di daerah.
“Supaya semua gunakan cara-cara yang sehat, cara-cara yang legal dan cara-cara yang konstitusional dan jangan gunakan kekerasan,” ujarnya. Selain itu, pihaknya juga menggunakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat guna ikut meredam ketegangan politik.
Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin mengimbau semua pihak untuk tidak menjadikan Pilkada sebagai sumber perpecahan yang membuat suasana kehidupan masyarakat tidak kondusif. “Perbedaan pilihan dalam pemilu adalah yang wajar. Perbedaan itu sesuatu yang harus dihormati,” ujarnya.
Kepada para pasangan calon kepala daerah, Maruf mengajak untuk berkompetisi secara sehat. Dia mewanti-wanti untuk tidak memainkan isu SARA, menebar ujaran kebencian maupun hoaks. “Jangan lakulan hal yang merusak dan politsasi sara. Kalau ingin dipilih sampaikan kelebihan keunggulan,” tuturnya. (jpc/pur)
