HARIANHALMAHERA.COM— Lembaga survei Voxpol Research and Consulting baru saja mempublikasikan hasilnya. Sebanyak 68 persen responden meyakini Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menyelenggarakan pemilu. Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hanya 61 persen.
Namun, yang pilng rendah adalah tingkat kepercayaan publik pada kepolisian. “Kalau institusi Polri cuma 51 persen yang meyakini bahwa bisa netral dan layak dipercaya, jadi jauh,” kata kata Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting, Pangi Syawi Chaniago.
Karena itu, ia mengingatkan agar Korps Bhayangkara segera memperbaiki citra tersebut agar kembali dipercaya masyarakat. Seperti pengusutan viralnya oknum anggota Polri yang menggunakan yel-yel petahana. “Kok bisa mereka jadi yel yel, tim hore, apalagi tidak ada sanksi pidana, aneh,” sambungnya.
Netralitas Polri, lanjut dia, juga bisa mendokrak elektabilitas petahana. Begitu juga sebaliknya, selama publik mempertanyakan netralitas Koprs Bhayangkara, elektabilitas petahana juga bisa merosot.
“Jadi kalau ingin elektabilitas Jokowi naik, Polri harus netrak dan perilakunya dibenerin, ditempatkan lagi pada tempat yang benar,” urai Pangi.
Kendati demikian, di jagat Twitter sempat muncul tagar netizen meminta lembaga internasional untuk mengawasi Pemilu di Indonesia. Pangi menyebut kemunculan hastag tersebut karena netizen ingin Pemilu bisa menjadi kontestasi pemilihan pemimpin yang berlangsung jujur dan adil.
“Makanya wajar di Twitter minta dunia internasional mengawas pemilu kita. kenapa? Karena mereka tidak percaya,” tandasnya.(jpc/fir)
